MPR dukung pemerintah tambah kepemilikan saham di PT Freeport

Kami terus dorong (pemerintah menambah penguasaan saham Freeport), itu sambil jalan karena secara bisnis harus dikembangkan karena potensinya sangat luar biasa

Timika (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemerintah Indonesia menambah jumlah kepemilikan saham di PT. Freeport Indonesia, setelah sebelumnya telah menguasai 51 persen saham perusahaan tersebut.

"Kami terus dorong (pemerintah menambah penguasaan saham Freeport), itu sambil jalan karena secara bisnis harus dikembangkan karena potensinya sangat luar biasa," kata Bamsoet usai mengunjungi PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, Rabu.

Dia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang berhasil mendesak PT. Freeport memberikan sahamnya sebesar 51 persen kepada pihak Indonesia.

Baca juga: Pimpinan MPR kunjungi Freeport

Menurut dia, setelah Indonesia memiliki saham mayoritas Freeport, mempengaruhi juga sistem pemanfaatan tambang tersebut, misalnya, kalau sebelumnya hasilnya mayoritas di ekspor maka saat ini tidak.

"Sejak di tandatangani hanya boleh di ekspor 200 ribu ton, lalu satu juta ton dalam setahun dikerjakan di smelter yang ada di Gresik. Itu manfaat atau nilai tambah yang didapat bangsa Indonesia ketika pemerintah memiliki saham mayoritas," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan kunjungan Pimpinan MPR dan DPD RI ke PT. Freeport Indonesia untuk memastikan bahwa saham yang sudah diakuisisi pemerintah itu memiliki prospek yang baik secara ekonomis.

Menurut dia, dalam kunjungan tersebut dirinya mendapat kejelasan bahwa kandungan dan deposit tembaga serta emas masih bisa ditambang sampai tahun 2051.

"Saat ini Freeport sedang mengalihkan pertambangannya dari tambang terbuka (open pit) ke bawah tanah (underground mine), dan digadang menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia, dengan peningkatan kapasitas produksi bertahap dimulai pada 2020 sebesar 96 ribu ton/hari, 2021 sebesar 160 ribu ton/hari, 2022 sebesar 216 ribu ton/hari, dan 2023 sebesar 217 ribu ton/hari," paparnya.

Dia mengatakan dengan cadangan 1,8 miliar ton mineral, Freeport masih bisa berproduksi hingga 2051 sehingga jeda waktu 31 tahun sejak 2020 tidak boleh disia-siakan Freeport untuk membangun Indonesia melalui aktivitas usaha pertambangan.

Dia mengatakan Papua merupakan tanah yang diberkati Tuhan sehingga kekayaan nasional harus diolah di dalam negeri dan dimanfaatkan sebesarnya untuk rakyat, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan.

"Jangan sampai ditengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam, bangsa kita khususnya masyarakat Papua malah justru dirundung kemiskinan," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bamsoet didampingi para Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Arsul Sani, Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua/MPR FOR PAPUA Yorrys Raweyai, dan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Kunjungan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI ke PT. Freeport Indonesia dikawal aparat Kepolisian, TNI, BIN, dan Satgas Elang Pos Tembagapura.