"Mekanisme untuk menjadi Ketua DPD PG di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi kan sudah ada. Jadi, saya mengecam mereka yang di daerah yang gampang terpengaruh untuk memberikan `pungli politik` itu kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan DPP, siapa pun dia," tandas Idrus Marham.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang mantan Ketua Umum DPP Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Ketua Badan Koordinasi Remaja Masjid Indonesia (BKRMI) ini berharap para kader daerah tidak mudah terpengaruh iming-iming apapun, lalu memberikan uang kepada orang-orang yang mengatanamakan DPP.
Hal senada dinyatakan Wakil Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Victus Murin, yang mengatakan, sangat menyesalkan munculnya sinyalemen adanya `pungli politik` oleh oknum-oknum fungsionaris PG, sebagaimana terjadi antara lain di Sulawesi Utara.
"Pungli politik itu amat memalukan bila dikaitkan dengan upaya PG dalam menguatkan pelembagaan demokrasi, karena partai hanya dijadikan sebagai tempat transaksi modal dan ekonomi demi keuntungan material semata-mata," tandas mantan Sekjen Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.
Karena itu, lanjutnya, untuk menjaga citra partai, DPP PG harus secepatnya melakukan investigasi dan menindak tegas para pelakunya.
Pemerasan
Victus Murin yang juga anggota Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) DPP PG ini, mengingatkan, tindakan `pungli politik` itu dapat dikenai delik pidana pemerasan, penipuan serta pencemaran nama baik.
"Kami berharap PG secepatnya mengambil tindakan atas indikasi `pungli politik` dan pencatutan nama Jusuf Kalla tersebut," kata Victus Murin, mantan aktivis mahasiswa `98 yang saat reformasi bergulir aktif mendemo Golkar sebelum berubah menjadi PG.
Sementara itu, Bejo Rudiantoro, Ketua Umum Generasi Muda Ormas MKGR, mengatakan, setahu dia, DPP PG sangat melarang jajarannya atau DPD untuk memungut uang dari para kader yang mau maju jadi Ketua DPD Kota, Kabupaten, Provinsi ataupun para Caleg.
"Saat ini kami semua para kader PG sedang bekerja keras untuk memenangkan dan merebut hati rakyat guna menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg), 9 April nanti, sehingga tidak sepantasnya ada oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi," kata Wakil Ketua Pengurus Pusat BIK DPP PG ini. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
