Thailand Ingin Selesaikan Masalah Rohingya Secara Regional

Jakarta (ANTARA News) - Thailand menilai masalah imigran gelap Rohingya adalah persoalan regional yang harus diselesaikan di tingkat regional.

Dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, PM Thailand Abhisit Vejjajiva menyatakan komitmennya untuk menggunakan forum Bali Process guna menyelesaikan masalah
orang-orang Rohingya.

"Kami selalu mendukung kerjasama regional karena kami tidak melihat jalan keluar yang lain," ujar PM Abhisit yang melakukan kunjungan resmi dua hari di Indonesia.

Menurut Abhisit, pemerintah Thailand sejak awal telah mempelajari masalah orang-orang Rohingya dan telah berbicara dengan Komisi Khusus PBB Untuk Pengungsi (UNHCR).

"Thailand selalu ingin menyelesaikan masalah ini di tingkat regional karena ini masalah regional. Kami harus mengikutkan negara-negara yang terlibat, apakah itu negara asal dan tujuan, atau juga negara-negara seperti Thailand dan Indonesia," jelasnya.

Abhisit mengatakan masalah orang-orang Rohingya adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh kerjasama banyak negara untuk memastikan keamanan nasional masing-masing negara dan secara bersamaan memastikan para imigran gelap itu diperlakukan dengan manusiawi.

Selain mengandalkan mekanisme Bali Process untuk menyelesaikan masalah Rohingya, Abhisit mengatakan ia juga menginginkan UNHCR menangani persoalan
tersebut.

Bali Process adalah mekanisme bersama negara-negara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, untuk menangani masalah transnasional seperti penyelundupan orang dan imigran gelap.

Sementara itu, Presiden Yudhoyono mengatakan pemerintah Indonesia saat ini masih melanjutkan investigasi terhadap orang-orang Rohingya sambil memastikan mereka mendapatkan bantuan kemanusiaan yang layak.

"Setelah itu, bersama-sama dengan IOM dan UNHCR, dan tentunya negara-negara Asia Tenggara di bawah Bali Process, mencari solusi lebih permanen," tuturnya.

Nasib hampir 400 imigran ilegal Rohingya yang terdampar di Aceh, menurut Presiden, akan ditentukan melalui hasil forum Bali Process yang akan diselenggarakan pada Maret 2009. (*)