"Kalau dana talangan dari APBN itu sulit, karena itu kami akan minta pemerintah pusat untuk mendesak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) agar membayar sesuai kesepakatan," katanya di Surabaya, Jumat.
Ia mengemukakan hal itu setelah menghadiri serahterima kesatuan dari Irjen Pol Herman S Sumawiredja (mantan Kapolda Jatim) kepada Brigjen Pol Anton Bachrul Alam (Kapolda Jatim yang baru).
"Korban lumpur memang mengusulkan dana talangan dari APBN untuk membayar sisa gantirugi sebesar 80 persen, tapi justru sulit dipenuhi, karena itu Minarak (MLJ) yang harus membayar," katanya.
Secara terpisah, Kapolda Jawa Timur yang baru, Brigjen Pol Anton Bachrul Alam SH, menyatakan pihaknya masih akan mempelajari kasus lumpur Lapindo yang dilaporkan ke Polda Jatim.
"Saya `kan masih baru, tentu akan saya pelajari dulu, saya akan dalami lebih dulu. Yang jelas, saya akan membela yang haq(benar) dan memberantas yang batil (salah) karena Allah," katanya.
Menurut dia, pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan pendahulunya (Irjen Pol Herman S Sumawiredja) untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, termasuk kasus lumpur Lapindo.
"Tapi, saya `kan masih baru serahterima jabatan, ya saya pelajari dulu," kata mantan Kapolda Kalsel yang pernah bertugas di Polda Jatim sebagai Sesditlantas dan Pj Kabid Humas itu.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
