PKB apresiasi pemerintah tunjuk jubir corona

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengapresiasi pemerintah yang menunjuk juru bicara (jubir) untuk menginformasikan sesuatu terkait virus corona Covid-19.

Menurut dia, dengan menunjuk Jubir, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak ada keinginan pemerintah menutup-nutupi informasi berkaitan dengan virus mematikan tersebut.

Apalagi, informasi mengenai korban positif virus corona itu diumumkan sendiri oleh Presiden Jokowi, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan bisa mengantisipasi segala ancaman yang dapat ditimbulkan.

"Saya kira Presiden Jokowi ingin masyarakat tahu seluas-luasnya dan pemerintah ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi di dalam hal corona. Pak Jokowi mengumumkan dua (korban positif corona) itu kan artinya niatan baik bahwa pemerintah tidak akan menutup-nutupi," kata Karding.

Apalagi, kata dia, isu pemerintah menutup-nutupi perkembangan virus corona di Indonesia sehingga diibaratkan gunung es yang sewaktu-waktu dapat meledak sudah menjadi isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, menunjuk Jubir dipandang oleh Karding sebagai suatu hal yang baik untuk keterbukaan informasi publik.

Dengan menunjuk jubir, Presiden Jokowi juga dapat membuat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berkonsentrasi pada pekerjaannya sehingga diharapkan penanganan virus corona bisa berjalan dengan maksimal.

Penunjukan jubir tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja, karena Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan Bahtiar meminta seluruh Pemerintah Daerah untuk mengaktifkan juru bicara (jubir) guna menjelaskan kepada masyarakat terkait isu virus corona.

Penunjukan juru bicara di lingkungan Pemda juga didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 480/3502/SJ kepada Gubernur dan 480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati/Wali kota tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

"Seluruh Pemda diharapkan mengaktifkan jubir untuk menjelaskan kepada publik dan pers terkait isu Korona, jangan sampai terjadi simpang siur," kata Bahtiar berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Jubir Pemda juga diminta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun instansi terkait agar mampu memberikan pemahaman terkait kesehatan maupun virus corona.

"Jubir tersebut harus terkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dalam penanganan soal kesehatan termasuk terkait wabah virus corona," kata Bahtiar.