Perikanan berbasis WPP bakal tingkatkan ekspor-kesejahteraan nelayan

tujuan dari pengelolaan berbasis WPP adalah untuk menerapkan program perikanan berkelanjutan konsisten, serta untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perikanan guna memenuhi kebutuhan pangan baik global maupun lokal.

Jakarta (ANTARA) - Konsep pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang jumlahnya ada 11 di seluruh wilayah Indonesia diyakini bakal meningkatkan jumlah ekspor serta kesejahteraan nelayan Nusantara.

"Lima tahun ke depan kami ingin WPP menjadi basis pengelolaan perikanan," kata Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti dalam talkshow terkait pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelola Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Jakarta, Selasa.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) terbagi ke dalam 11 WPP lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014.

Wilayah ini merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk aktivitas utama antara lain penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan lainnya. Pengelolaan WPP sebagai basis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan upaya strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan guna mengoptimalkan perekonomian.

Sri Yanti memaparkan bahwa tujuan dari pengelolaan berbasis WPP adalah untuk menerapkan program perikanan berkelanjutan konsisten, serta untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perikanan guna memenuhi kebutuhan pangan baik global maupun lokal.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa ke-11 WPP itu berbeda-beda karakteristiknya sehingga diperlukan riset yang memadai untuk menentukan apa langkah selanjutnya dari pengelolaan perikanan berbasis WPP tersebut.

Direktur Kelautan dan Perikanan juga menyatakan, pengelolaan berbasis WPP dilakukan secara berkelanjutan sehingga diharapkan ke depannya bisa mendapatkan label bersertifikasi internasional sehingga harga komoditas perikanan dalam negeri dapat memperoleh harga premium di pasar dunia.

Dengan adanya label yang diakui secara global terhadap produk lokal Indonesia, tingkat ekspor akan lebih kompetitif sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir termasuk nelayan juga dapat melesat serta membantu meningkatkan PDB perikanan nasional.

Sementara itu, Penasihat Bidang Daya Saing, SDM, Inovasi, Teknologi, dan Riset KKP Rokhmin Dahuri mengemukakan, pembangunan kelautan dan perikanan mesti berbasis sains dan jangan sampai kebijakan yang ada sampai menghambat investasi dan pertumbuhan.

Untuk itu, ujar dia, diharapkan pengelolaan berbasis WPP ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan terutama mengingat sekitar 40 persen nelayan di Tanah Air masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengingatkan pemerintah agar kebijakan pengelolaan sektor perikanan yang difokuskan berbasis kepada WPP jangan sampai menambah jalur birokrasi.

"Jangan sampai pengelolaan berbasis WPP menciptakan birokrasi baru," kata Ichsan Firdaus saat menutup Lokakarya Perikanan Berkelanjutan di Badung, Bali, Kamis (12/12).

Ichsan mengemukakan bahwa jangan sampai pengelolaan WPP menimbulkan tumpang tindih regulasi atau peraturan yang ada serta kewenangan antara pemerintah pusat dan pemda.

Politisi Partai Golkar itu juga berpendapat, hal terpenting untuk diperhatikan terkait pembangunan berbasis WPP adalah terkait dengan tata kelola kelembagaan dengan kata kunci koordinasi yang baik.