Jakarta (ANTARA News) - Amerika Serikat akan bekerja sama dan berkonsultasi dengan Indonesia dalam mendorong Myanmar melakukan perubahan positif di Myanmar setelah dunia internasional maupun negara-negara ASEAN terus mengalami kekecewaan karena demokrasi yang dijanjikan oleh junta militer Myanmar belum juga terwujud. Sementara itu, Menlu Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa masalah Myanmar akan dibahas di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Thailand akhir Februari mendatang. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam jumpa pers bersama Menlu Hassan Wirajuda di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa AS sedang mencari cara-cara apapun --selain pemberlakuan sanksi-- yang memungkinkan Myanmar mau menjalankan demokrasi. Ia mengakui bahwa cara-cara yang diterapkan AS dalam bentuk sanksi ternyata masih belum mempengaruhi junta militer Myanmar untuk membuat perubahan positif di negara itu. "Ini adalah masalah, bukan hanya untuk Indonesia dan AS, tapi juga untuk kawasan. Kita akan bekerja sama secara erat dan kita akan berkonsultasi dengan Indonesia dalam mencari cara-cara terbaik untuk menciptakan perubahan positif di Burma (Myanmar, red)," kata Hillary. Menlu Hassan Wirajuda mengajak dunia internasional dan negara-negara ASEAN untuk bekerja secara erat melalui cara-cara yang lebih komprehensif dalam menghadapi masalah Myanmar, mengingat masalah yang dihadapi negara tersebut cukup beragam. Selain masalah demokrasi dan hak asasi manusia, kata Menlu mengingatkan, Myanmar juga menghadapi kekhawatiran tentang kedaulatan wilayah dan bangsa, juga situasi ekonomi dan kemanusiaan yang membawa penderitaan bagi rakyat Myanmar. "Kita harap (pendekatan yang lebih komprehensif, red) akan membantu Myanmar membuat kemajuan, yang sejauh ini memang mengecewakan bagi kita semua, termasuk negara-negara ASEAN," kata Hassan. Masalah Myanmar, ujarnya, akan dibawa ke pembahasan di tingkat menteri dan kepala negara/pemerintahan KTT ASEAN, yang akan berlangsung di Hua Hin, Thailand, pada akhir Februari dan akan dihadiri oleh para pemimpin 10 negara ASEAN. Kendati proses demokrasi di Myanmar dianggap mengecewakan, Menlu Hassan menyiratkan optimisme bahwa Myanmar masih berkeinginan untuk menjalankan demokrasi. Salah satu hal positif yang dilihat Indonesia adalah bahwa Myanmar bersedia meratifikasi Piagam ASEAN, yang di dalamnya antara lain memuat kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk memajukan demorasi dan menghormati hak asasi manusia. "Kita akan menanyakan komitmen dan ketaatan Myanmar dalam menjalankan komitmen di bawah Piagam teresbut, apa yang telah mereka lakukan, apa yang belum dilakukan. Dalam konteks tersebut, setidaknya di dalam ASEAN sendiri, tidak seperti masa lalu, sekarang kami menjalankan proses yang jelas," kata Hassan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
