Kemenkeu dan PII perkuat manajemen risiko di kalangan BUMN

pemerintah mengharapkan manajemen BUMN terus meningkatkan peran manajemen risiko dalam mencapai target pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan bekerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia selaku Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan berupaya memperkuat manajemen risiko di kalangan BUMN melalui lokakarya bertajuk “Penguatan Peran Manajemen Risiko dalam Penjaminan Kredit Pemerintah kepada BUMN”.

"Di tengah ketidakpastian dan risiko global seperti trade war US-China dan corona virus, pemerintah mengharapkan manajemen BUMN terus meningkatkan peran manajemen risiko dalam mencapai target pembangunan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan percepatan infrastruktur melalui pembiayaan inovatif dan kreatif, salah satunya melalui penugasan BUMN, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyediakan berbagai kebijakan dan dukungan salah satunya dalam bentuk penjaminan kredit.

Namun demikian, dukungan pendanaan tersebut juga harus disertai dengan pengelolaan risiko nonkonvensional, salah satunya melalui penugasan kepada PT PII.

PT PII mempunyai fungsi sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau BUPI sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2018 sebagai perluasan mandat bagi PT PII untuk ikut serta sebagai penjamin terhadap pinjaman dan obligasi dari BUMN untuk membiayai pengembangan infrastruktur.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) secara berkala telah memonitor perkembangan risiko keuangan negara khususnya yang bersumber dari BUMN karena keuangan APBN dan BUMN sangat erat hubungannya, baik yang bersifat langsung maupun kontijensi.

Dengan penjaminan PT PII tersebut, BUMN yang dijamin perlu untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan pengelolaan dan mitigasi risiko-risiko yang menjadi kewajiban BUMN terjamin, diantaranya menyusun dan memperbaharui "Risk Mitigation Plan", melaporkan progres dan risiko secara triwulan, dan beberapa upaya mitigasi risiko lainnya.

PT PII sebagai "Ring Fencing" pemerintah, menggelar forum tersebut yang bertujuan untuk peningkatan kesadaran risiko manajemen BUMN khususnya terkait risiko dari pembangunan infrastruktur dengan mengumpulkan para pelaku manajemen risiko BUMN Infrastruktur untuk sama-sama berbagi bagaimana membangun "risk awareness" agar kesehatan keuangan BUMN tetap terjaga dan risiko keuangan negara juga ikut terkelola dengan baik.

Direktur Utama PT PII M Wahid Sutopo mengatakan bahwa dalam pengelolaan risiko, PT PII juga ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penerapan "best practice" pengelolaan risiko atas pemberian jaminan pemerintah serta efisiensi pengelolaan risiko keuangan negara melalui proses dan tahapan penjaminan yang hati-hati.

Dengan demikian, risiko yang timbul dari penjaminan pemerintah menjadi lebih terukur dan memberikan kepastian keberlanjutan dan terjaganya infrastruktur yang dibangun oleh BUMN tersebut memberikan layanan kepada masyarakat.

"Acara workshop yang kita laksanakan pada hari ini diharapkan dapat menjadi media interaksi pada masing masing institusi yang hadir dan juga dapat menjadi "best practice" demi penguatan peran manajemen risiko dan 'transfer knowledge' untuk penjaminan ke BUMN kepada para pemangku kepentingan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang dampaknya nanti dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak serta terwujudnya pembangunan infrastruktur nasional atau daerah yang merata," ujar Sutopo.

Dalam acara tersebut, juga diadakan pemberian penghargaan bagi pengelola risiko BUMN yang mendapatkan penjaminan pemerintah yang diberikan oleh Dirjen PPR Luky Alfirman kepada PT PLN (Persero) sebagai The Best Improvement pada proyek pengembangan jaringan kelistrikan di wilayah Sumatera dengan kriteria penilaian adalah pencairan pendanaan paling tinggi dan capaian progress fisik yang paling sesuai dengan target.

Selain itu, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC juga mendapatkan penghargaan kategori Reporting Champions pada proyek pengembangan infrastruktur pariwisata Mandalika dengan kriteria penilaian yaitu laporan yang paling lengkap dan tepat waktu.

Terakhir adalah PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penghargaan kategori Responsive Leader pada proyek pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera dengan kriteria penilaian adalah sebagai yang paling cepat dalam menindaklanjuti mitigasi risiko gagal bayar.

Sebagai informasi, PT PII ikut serta dalam penyediaan dua penjaminan kredit pemerintah pada skema pinjaman langsung (direct lending) dari lembaga keuangan internasional untuk pembangunan infrastruktur pariwisata Mandalika dan proyek hydropower dengan nilai total pinjaman 572 juta dolar AS.