MUI Akui Fatwa Golput Untungkan Partai Islam

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin mengakui bahwa fatwa tentang kewajiban menggunakan hak pilih atau lebih populer dengan istilah fatwa golput memberi keuntungan pada partai-partai Islam.

"Pemilih Islam, terutama yang tradisional, pasti akan ikut partai Islam," kata Ma`ruf dalam diskusi bertajuk "Fatwa Golput dan Peluang Partai Islam" yang digelar Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) di Jakarta, Rabu.

Namun, tambah Ma`ruf, untuk meraih suara pemilih rasional tentu partai-partai Islam tetap harus berjuang keras bersaing dengan partai sekuler.

Meski demikian, lanjut Ma`ruf, alasan utama dikeluarkannya fatwa itu lebih pada upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat, terutama kalangan Islam, agar turut terlibat dalam pemilu yang merupakan sarana untuk memilih pemimpin.

"Nashbul imamah (memilih pemimpin) ini menurut perspektif agama adalah termasuk kewajiban," katanya.

Ketua Partai Bulan Bintang DKI Jakarta Ahmad Soemargono berpendapat lain. Menurut dia, fatwa golput tidak memiliki relevansi dengan peluang partai Islam.

Sebab, kata tokoh yang akrab dipanggil Gogon itu, kenyataannya ada kelompok masyarakat yang memang sudah apriori terhadap pemilu dengan berbagai alasan.

"Ada fatwa ataupun tidak ada fatwa, mereka tetap menolak. Kalau sikap ini terakumulasi, bisa menjadi mayoritas," katanya.

Ia mencontohkan kelompok yang apriori seperti kelompok Gus Dur kalah dalam konflik internal PKB dan kelompok Fajrul Rachman yang gagal memperjuangkan calon presiden independen.

Ada juga kelompok ormas yang memiliki jaringan internasional seperti Ahmadiyah dan kelompok yang menyatakan demokrasi haram.

"Mereka pasti golput," kata salah satu tokoh pendiri Partai Bulan Bintang tersebut.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI Lukman Hakim Saefudin menyatakan tidak percaya dengan berbagai survei yang memperkirakan partai-partai Islam akan turun perolehan suaranya pada pemilu mendatang.(*)