Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara BUMN menargetkan penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) pada tahun 2009 sebesar Rp1,6 triliun, sementara dana bergulir hingga awal tahun ini sekitar Rp6 triliun.

Demikian diungkapkan Staf Ahli Kementerian BUMN Bidang Pengembangan Investasi dan Kemitraan UKM, Gumilang Hardjakoesoema, di sela penyelenggaraan Gelar Karya PKBL BUMN 2009, di Jakarta Convention Center, Rabu.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Sesuai ketentuan, jumlah penyisihan laba yang diperkenankan adalah sebesar maksimal dua persen dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal dua persen untuk Program Bina Lingkungan.

Gumilang menjelaskan, dana bergulir sekitar Rp6 triliun saat ini mencakup sekitar 450.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pada tahun 2009, jumlah perusahaan yang menjadi mitra binaan BUMN diperkirakan bertambah sekitar 45.000 perusahaan.

Sejauh ini ujarnya, sektor jasa seperti perdagangan masih mendominasi program kemitraan namun pada tahun-tahun mendatang akan ditingkatkan pada kemitraan industri.

"Kita berharap mitra binaan tidak saja hanya bisa menjual tetapi bidang usahanya telah menjadi industri dalam skala besar, seperti industri kerajinan, keramik, komponen kendaraan bermotor yang banyak menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Selain untuk memenuhi permintaan dalam negeri, mitra binaan tersebut juga didorong untuk bisa masuk pasar ekspor.

Ia mengakui, dari dana bergulir yang saat ini mencapai Rp6 triliun tersebut, kredit bermasalah (non perfoming loan/NPL) relatif kecil atau sekitar 4-5 persen.

"Kementerian BUMN sifatnya hanya memberi dorongan kepada BUMN agar lebih giat melakukan kemitraan, sementara evaluasinya diserahkan kepada BUMN yang bersangkutan," ujarnya.

Sejumlah kalangan menilai bahwa pelaksanaan PKBL BUMN yang berlangsung sejak tahun 1989 itu tidak efektif karena banyak tidak terserap.

Namun hal itu dibantah Menneg BUMN Sofyan Djalil, yang mengatakan, bahwa penyerapan PKBL cukup bagus, kecuali BUMN besar.

Untuk itu ujarnya, Kementerian BUMN terus melakukan kajian perbaikan sistem dan mekanisme PKBL sehingga lebih efektif dengan sesuai dengan ketentuan.

"Kalau ada perusahaan yang tidak bisa menyalurkan dananya, nanti bisa dilakukan lewat badan yang ditunjuk yaitu, PT Permodalan Nasional Madani PNM), Bahana Artha Ventura," kata Sofyan Djalil. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009