Wagub Bali minta deteksi kesehatan wisatawan di bandara secara terbuka

Denpasar (ANTARA) - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta mekanisme pemantauan (monitoring) dan pendeteksian kesehatan wisatawan untuk antisipasi Covid-19 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dilakukan secara terbuka.

"Kalau sebelumnya pendeteksiannya tersembunyi, sekarang mungkin dengan cara terbuka. Perawat dan petugas kesehatan lainnya agar menunjukkan identitas," kata Wagub Bali yang akrab dipanggil Cok Ace itu usai memimpin rapat koordinasi terkait kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman Covid-19, di Denpasar, Senin.

Wagub menegaskan sejauh ini di Bali masih nihil kasus pasien yang positif terjangkit Covid-19. "Astungkara (semoga), kita tidak menantang," ucap Ketua PHRI Bali itu.

Cok Ace mengatakan tidak ada kasus Covid-19 karena merujuk hasil pengecekan rumah sakit. "Saya merujuk pada apa yang saya dengar, yang saya cek ke RS. Minimal yang sakit pasti ke puskesmas, kalau tidak bisa menangani pasti akan ke RS. Harusnya terdata di sana, kalau memang ada," ujarnya.

Terkait dengan sejumlah objek-objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, pihaknya juga meminta agar disiapkan hand sanitizer.

"Memang akan menambah biaya baru, tetapi kita harus sadar secara bersama-sama," ucapnya pada acara yang dihadiri unsur PHRI Bali, Bali Hotel Association, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho dan GM Angkasa Pura I itu.

Dalam kesempatan itu, Cok Ace juga mengingatkan masyarakat Bali untuk menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan yang bergizi dan mencuci tangan yang bersih terutama setelah mengunjungi fasilitas umum seperti rumah sakit, bandara dan sebagainya.

Untuk memulihkan kepercayaan wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun domestik, pemerintah yang bekerja sama dengan komponen pariwisata akan melakukan sejumlah kegiatan untuk memperkenalkan kenyamanan Bali diantaranya melalui rally fun dengan melibatkan sekitar 300 kendaraan antik berkeliling Bali.

"Kegiatan-kegiatan promosi yang dibuat harus berskala nasional/internasional dengan biaya secara mandiri atau bahkan berkolaborasi. Sesuai rencana akan digelar bulan April hingga Agustus mendatang," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengatakan agar semua pihak siap dengan skenario pilihan terbaik agar pariwisata tetap berada dalam posisi aman, tanpa harus berada dalam kondisi panik di waktu yang tergolong lama.

"Kita harus tetap menjaga konsep satu pulau, satu manajemen dan satu bahasa dengan merangkul berbagai instansi terkait," ujar Astawa.*