Beirut (ANTARA News) - Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, Senin, mengatakan kelompok pejuang Lebanon itu berhak memiliki senjata pertahanan udara guna menghadapi pesawat tempur Israel yang secara rutin terbang di atas wilayah Lebanon, demikian laporan TV Al-Manar seperti dikutip Xinhua.

"Kelompok perlawanan (Hizbullah) memiliki cukup keberanian untuk menggunakan senjata pertahanan udara kalau punya, dan hak untuk menggunakan senjata ini," kata Nasrallah ketika berpidato di hadapan kerumunan pendukungnya di pinggir selatan Beirut.

Pernyataannya disampaikan pada kesempatan peringatan pertama pembunuhan pejabat Hizbullah Imad Mughniyeh, yang gugur dalam satu pemboman mobil di ibukota Suriah, Damaskus, 12 Februari tahun lalu.

Hizbullah menuduh Israel sebagai pelaku pembunuhan terhadap Mughniyeh, tapi Israel membantah negara Yahudi itu "terlibat".  

Nasrallah mengatakan Hizbullah akan menanggapi ancaman Israel dengan ancaman lebih berat, dan menambahkan, "Murid Mughniyeh (dan syuhada lain) akan menghancurkan militer Israel jika militer tersebut berusaha menyerbu Lebanon."

"Pelajaran utama yang diperoleh dari perang di Jalur Gaza ialah militer Israel tak mampu menang dalam pertempuran," kata Nasrallah. Ditambahkannya, "Tentara Arab tak pernah lemah, tapi pembuat keputusan Arab telah lemah."

Ketika merujuk kepada pemilihan anggota dewan legislatif mendatang yang dijadwalkan diselenggarakan pada Juni, Nasrallah mengatakan Lebanon hanya dapat diperintah oleh konsensus, tak peduli siap pun yang menang.  

"Jika kubu perlawanan (oposisi) menang dalam pemilihan umum, kami akan memberi pihak lain hak veto di kabinet, jika mereka menolak, kami memerintah tanpa konsensus, tapi dengan perspektif nasional," katanya.

Pemilihan umum mendatang di Lebanon akan memutuskan siapa yang akan memerintah negeri itu selama empat tahun ke depan.

Pemimpin kelompok mayoritas Saad Al-Hariri pekan lalu mengatakan ia takkan bergabung dengan pemerintah jika oposisi menang, tapi menegaskan bahwa ia akan menghormati hasil pemilihan umum yang ia harap akan berlangsung secara demokratis.(*)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009