Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada seluruh masyarakat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk menjaga ideologi Pancasila dan tidak terpapar oleh paham radikal.
Hal itu disampaikan Menkopolhukam saat membuka kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Wawasan Kebangsaan, dengan tema Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda Guna Menghadapi Ancaman Radikalisme di Era Global, di salah satu hotel di Kendari, Senin.
"Perbedaan agama itu diikat oleh suatu ideologi yaitu ideologi Pancasila. Hal itu yang harus kita jaga dan bagaimana menjaga Indonesia itu tidak dirusak oleh gerakan atau paham radikal," kata Mahfud MD.
Baca juga: Menko Polhukam: Kapitalisme dan terorisme ganggu negara
Ia menjelaskan, negara Indonesia dari geopolitik terbagi atas dua dimensi fisik dan nonfisik. Dimensi fisik yaitu geografis dengan 17.504 pulau dan demografi yaitu bangsa Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan budaya.
"Nonfisik yang kita miliki yang mengikat geografis dan demografi itu adalah Pancasila," katanya.
Baca juga: Mahfud MD ajak masyarakat jalin persatuan dalam keberagaman
Menurut dia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia artinya melindungi ideologi. "Bahwa kita itu bernegara punya ideologi yaitu pedoman hidup bersama dalam bernegara namanya Pancasila," katanya.
Ia mengatakan tantangan terhadap ideologi Pancasila di antaranya berkembangnya ajaran radikal, kurangnya keteladanan dari tokoh atau pejabat, berkurangnya pendidikan tentang Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi, serta pengaruh budaya luar yang berbeda dengan nilai-nilai Pancasila.
"Sudah banyak yang terpengaruh terhadap orang Korea, berkurangnya pendidikan tentang Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi, juga kurangnya keteladanan dari tokoh atau pejabat. Ada tokoh yang hanya pintar ngomong, pejabat yang hanya ngomong tidak memberi contoh. Berpidato, mari kita tegakkan hukum, tapi melanggar hukum. Mari kita berantas korupsi, tapi diam-diam korupsi, itu tidak memberi keteladanan," katanya.
Baca juga: Menkopolhukam sebut Indonesia mengarah pada ukuran negara sejahtera
Pembukaan dialog kebangsaan itu dihadiri oleh perwakilan Gubernur Sultra, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, OPD lingkup Sultra dan kota serta diikuti oleh perwakilan mahasiswa hingga pelajar tingkat SMA se-Kota Kendari.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
