Menurut mereka, lambannya pihak kejaksaan dan kepolisian menangani kasus korupsi di Sumut, terutama di Kota Medan membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap kinerja instansi hukum.
Dalam pernyataan sikapnya FoRSU menyoroti sejumlah kasus korupsi, antara lain yang terjadi di Dinas Perhubungan (Dishub) Medan, PDAM Tirtanadi, PTPN IV dan indikasi korupsi yang dilakukan mantan Kepala BPN Sumut.
Mereka membawa sejumlah poster yang salah satunya bertuliskan "Periksa Segera Dirut PDAM Tirtanadi Terkait Dugaan Korupsi." Mereka meminta agar pihak berwajib melakukan pengusutan terhadap adanya indikasi korupsi di perusahaan PDAM Tirtanadi dan PTPN IV.
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani koordinator lapangan FoRSU, Afis, dinyatakan adanya indikasi "mark up" dalam pembelian bahan-bahan kimia, pemberian pinjaman kepada pegawai, penyalahgunaan anggaran di Kantor Cabang PDAM Tuasan dan proyek yang tidak ditenderkan.
Sementara itu, untuk kasus PTPN IV mereka menyampaikan pernyataan adanya indikasi korupsi dalam pembangunan rumah direksi, pembangunan pabrik kompos, pembukaan lahan baru dan pemberian bantuan kepada pihak ketiga dalam rangka hari raya keagamaan.
"Kami meminta BPK segera mengaudit PDAM Tirtanadi dan PTPN IV dengan sebenar-benarnya karena banyaknya kasus korupsi yang lepas dari pengamatan BPK," katanya.
FoRSU juga meminta DPRD Sumut mendesak jajaran instansi hukum di Sumut agar lebih profesional dan segera menangani kasus-kasus tersebut.
Di gedung dewan FoRSU diterima Humas DPRD Sumut, Rahmadsyah. Ia berjanji menyampaikan aspirasi tersebut kepada Komisi A DPRD Sumut. (*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
