"Kita mendukung penuh langkah Polda Sumut dengan Kapolda yang baru dalam mengusut tuntas kasus tewasnya Ketua DPRD Sumut," katanya didampingi Kadis Kominfo Sumut, Eddy Syofian, di Medan, Senin.
Gubernur mengimbau kepada masyarakat agar memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada polisi untuk menyelesaikan tugasnya mengungkap kasus itu, apalagi polisi secara maraton terus menyidik dan memeriksa para tersangka.
"Dari hari ke hari jumlah tersangka terus bertambah. Ini membuktikan polisi telah bekerja secara serius dan tentunya profesional dalam mengungkap kasus ini," ujarnya.
Terkait adanya "human error" dalam pembuatan SK usulan Protap seperti yang dikatakan Tim Pencari Fakta (TPF) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut, gubernur menegaskan akan dilakukan perbaikan atas SK tersebut.
"Sesuai dengan klausul dalam SK disebutkan bahwa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kita akan memperbaiki kekeliruan yang terdapat dalam SK itu," katanya.
Gubernur juga menegaskan dirinya tidak akan "buang" tanggung jawab dalam peristiwa itu. "Secara eksternal saya yang bertanggung jawab atas keluarnya surat itu dan saya tidak akan ,buang, tanggungjawab itu," tegasnya.
Sebaliknya secara internal, dirinya akan melakukan pembinaan dan evaluasi kepada staf di jajarannya dan tentunya menjadi hak prerogatif dirinya selaku gubernur.
"Saya akan melakukan pembinaan dan evaluasi kepada staf. Ini dilakukan setelah adanya masukan dari inspektorat yang melakukan evaluasi, karena memang untuk memberikan hukuman kepada staf tetap ada aturan main yang harus dipatuhi," tambahnya.
Pada kesempatan itu gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang tetap menjaga situasi kondusif dan tetap menjaga agar tidak terjadi benturan di tengah masyarakat, yang pada akhirnya hanya membuat kondisi yang tidak baik dan merugikan masyarakat sendiri.
Gubernur juga mengaku dirinya sudah berkeliling ke berbagai pelosok masyarakat di Sumatera Utara. "Pada umumnya masyarakat sangat menyesalkan tindakan anarkisme yang terjadi itu. Sebaliknya masyarakat juga tidak menginginkan situasi keruh, mereka ingin masalah ini segera dituntaskan dan situasi aman tetap terpelihara," katanya.
Sekali lagi gubernur mengimbau masyarakat untuk mempercayakan penuntasan kasus itu kepada polisi. Para tokoh masyarakat dapat memainkan perannya mengawal proses penegakan hukum agar berjalan sesuai harapan masyarakat Sumatera Utara.
"Mari kita pisahkan antara tindakan kriminal yang melawan hukum dengan masalah politik. Jangan sampai masalah kriminal ini masuk ke wilayah politik, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki masa pemilu," katanya.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
