Jakarta (ANTARA News) - Departemen Pertahanan (Dephan), Departemen Keuangan (Depkeu) dan Bappenas mengadakan rapat koordinasi rutin pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.
"Ini rapat koordinasi rutin, dimana masing-masing pihak akan mencoba mengkaji rencana pengadaan alutsista TNI sesuai kewenangan masing-masing," kata Menhan Juwono Sudarsono kepada ANTARA News di Jakarta, Senin.
Tentang apakah rapat akan membahas pemotongan anggaran Dephan/TNI, Juwono menyatakan, belum tahu. Begitu pun dengan rencana alokasi anggaran Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) bagi Dephan/TNI.
Hingga 2008, alokasi anggaran yang disediakan negara untuk sektor pertahanan tergolong rendah. Pada 2000, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,5 triliun, yang meningkat secara perlahan hingga pada setahun silam berjumlah Rp36,4 triliun.
Meski secara nominal anggaran pertahanan meningkat, rasionya terhadap nilai produk domestik bruto (PDB) cenderung menurun dan berada pada posisi di bawah satu persen PDB.
Sebagai perbandingan, negara-negara maju ataupun negara kawasan Asia Tenggara mengalokasikan anggaran pertahanan di atas dua persen dari PDB.
Pada 2009, pemerintah mengurangi alokasi anggaran pertahanan menjadi Rp35 triliun. Pengurangan anggaran ini dipandang akan memengaruhi kinerja dan penampilan TNI, terutama terkait kesiapan dan kemampuan alat dan sistem persenjataan TNI serta kesejahteraan prajurit.
Hadir dalam rapat itu, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dan kepala staf angkatan. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
