"Peran sektor manufaktur masih sangat strategis untuk mengatasi berbagai masalah utama perekonomian nasional seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Kecendrungan mengecilnya peranan industri dalam perekonomian nasional, jangan dibiarkan berlarut-larut," ujarnya di Jakarta, Senin.
Rachmat mengatakan pengurus asosiasi dunia usaha khususnya di bidang industri dan Kadin telah melakukan serangkaian diskusi dengan tema "Partai Bertanya, Parpol Menjawab" dengan parpol untuk memberi masukan, mengingat parpol akan menempatkan kader-kadernya dalam parlemen maupun pemerintahan kelak.
Ia berharap dengan diskusi tersebut parpol memiliki konsep pengembangan perekonomian termasuk industri yang jelas. Meskipun ia menyadari biasanya pandangan maupun konsep yang diusung partai-partai tidak bisa lepas dari pendekatan politis. Namum, setidaknya dengan masukan dari dunia usaha, parpol bisa melihat secara objektif dan realistis dalam melihat persoalan dan tantangan perekonomian ke depan.
"Siapapun (parpol) yang menjadi pemerintah kelak, tanpa dukungan yang objektif dan realistis dari parlemen akan sulit menemukan langkah untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi perekonomian nasional, termasuk industri manufaktur," ujar Rachmat.
Rachmat mengatakan kendati tantangan ke depan semakin berat menyusul krisis ekonomi global, namun peluang sektor industri manufaktur bangkit kembali masih terbuka luas, mengingat Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam dan pasar dalam negeri yang besar dibandingkan beberapa negara pesaing.
Ia mengharapkan ke depan pemerintah dan parlemen harus lebih fokus pada peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam yang ada di dalam negeri. "Ironis, Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar misalnya, namun tidak punya industri olefin yang memadai. Akibatnya nilai tambah dari komoditi ini lebih banyak dinikmati negara lain," katanya.
Untuk itu, kata dia, kebijakan ekonomi khususnya di bidang industri tidak boleh lepas dari langlah restrukturisasi dan revitalisasi, serta mengubah cara pandang dalam menentukan arah kebijakan investasi.
"Kita harus meninggalkan ukuran kinerja investasi industri dari sisi jumlah modal yang ditanamkan. Tolak ukur harus pada sejauh mana investasi itu memperkuat pendalaman industri dan ketahanan ekonomi," ujar Rachmat yang juga Ketua Umum Gabungan Elektronik (GABEL) itu.
Selain itu, lanjut dia, yang tidak kalah penting adalah konsep ketenagakerjaan dengan "burden sharing" antara kewajiban pemerintah menciptakan lapangan kerja dengan dunia usaha sebagai pencipta lapangan kerja.
"Bagaimana pun dengan realitas yang ada, antara lain, kenyataan bahwa sekitar 70 persen angkatan kerja kita masih berpendidikan SD dan SLTP, keberadaan industri padat karya masih sangat strategis," katanya.
Rachmat juga mengingatkan kalangan parpol yang kelak akan menduduki kursi pemerintahan dan parlemen agar meningkatkan daya saing Indonesia mengingat indeks daya saing (Global Competitive Index) Indonesia -- berdasarkan World Economic Forum baru-baru ini -- berada jauh dibawah negara pesaing. Indonesia berada di urutan ke 55 dari 134 negara yang disurvei, sedangkan Malaysia berada di posisi 21, China di posisi 30, Thailand di posisi 34 dan India di posisi 50.
"Dalam hal ini memperbaiki presepsi dunia usaha baik nasional maupun internasional terhadap birokrasi kebijakan pemerintah, kestabilan politik (hubungan eksekutif-legislatif), dan suplai infrastruktur, sangat dibutuhkan," ujar mitra lokal perusahaan raksasa elektronik Jepang, Matsushita, itu.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
