"Saya merestui aksi unjuk rasa kali ini. Saya ingin, aksi unjuk rasa yang dilakukan kali ini membuahkan hasil yang memuaskan," kata Bupati Sidoarjo Win Hendrarso saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Jatim, Senin.
Ia mengatakan, jika usaha yang dilakukan oleh pengunjuk rasa sudah sesuai dengan aturan. "Namun, karena krisis ekonomi global yang melanda dunia membuat proses pembayaran ganti rugi menjadi terhambat," katanya.
Dirinya juga mengaku senang dengan kondisi korban lumpur yang selalu kompak saat melakukan aksi unjuk rasa. "Saya salut dengan pengunjuk rasa yang kompak setiap kali melakukan aksi baik di Surabaya maupun di Jakarta," katanya.
Sama seperti aksi unjuk rasa yang dilakukan pertengahan pekan lalu, aksi unjuk rasa korban lumpur kali ini meminta kepada pemerintah untuk memberikan kejelasan akan nasib mereka. Salah satunya dengan merealisasi pembayaran ganti rugi 80 persen yang belum dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar dari pihak Lapindo.
Sementara itu, salah satu koordinator aksi, Hari Suwandi yang ditemui di sela-sela aksi mengatakan, akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga tuntutan mereka terpenuhi. "Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintah agar memberikan kejelasan terhadap nasib kami," katanya.
Menurutnya, waktu tiga tahun tanpa adanya kepastian itu merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam memperjuangkan nasib orang kecil.
"Kami sudah jenuh dengan janji-janji yang diberikan Minarak. Kami juga sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu. Yang kami inginkan sekarang ini adalah kepastian," katanya.
Ribuan korban lumpur tersebut akan berunjuk rasa menuju Gedung Negara Grahadi untuk menemui gubernur terpilih Soekarwo agar memperjuangkan nasib mereka ke tingkat pusat. "Tujuan kami hanya satu, yaitu bertemu dengan Gubernur untuk memberikan kepastian akan nasib kami," katanya menambahkan.
Koordinator aksi yang lain Soemitro mengatakan, korban lumpur yang ikut dalam aksi ini berasal dari beberapa kelompok seperti kelompok Pasar Baru Porong (PBP), kelompok Laskar Bonek Korban Lumpur (Lasbon K-Pur) dan juga Gerakan Bersama Pendukung Presiden (Gebpres).
"Para korban lumpur ini meminta bertemu dengan Gubernur Jatim terpilih untuk memperjuangkan nasib," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
