Korban Lumpur Lapindo Rencana Unjuk Rasa ke Grahadi

Surabaya (ANTARA News) - Koalisi Korban Lumpur Lapindo (KKLL) bakal melakukan unjuk rasa ke Gedung Negara Grahadi di Jl. Gubernur Suryo Surabaya, Senin, meminta pemerintah memberikan ganti rugi berupa dana talangan ke warga.

"Kami akan berangkat dari Porong, Sidoarjo, pukul 09.00 WIB, kemudian tiba di Grahadi kira-kira pukul 10.00 WIB," ujar Koordinator KKLL, Sumitro ketika dihubungi dari Surabaya, Minggu.

Sumitro mengatakan unjuk rasa akan dilakukan sekitar 2.000 hingga 3.000 warga dan sudah mengajukan izin ke Polwiltabes Surabaya.

SBY diharapkan realisasikan tuntutan korban

"Kami mengharapkan bisa bertemu dengan Gubernur Pakde Karwo untuk kami ajak bersama-sama menghadap Presiden Yudhoyono, agar beliau merealisasikan permintaan kami," katanya.

Sumitro mengatakan pihaknya ingin bertemu langsung dengan presiden karena pertemuan di tingkat Menteri PU dan Dewan Pengarah BPLS sudah tidak efektif.

"PT Minarak Lapindo Jaya saat ini tidak memiliki "cash flow" namun kami mengharapkan tetap ada solusi karena kami sudah menunggu selama tiga tahun," katanya.

Menurut Sumitro, pemerintah harus bisa mengambil alih persoalan lumpur Lapindo dengan memberikan dana talangan yang saat ini sudah dianggarkan melalui APBN.

"Kami harapkan ada dana talangan empat hingga lima triliun untuk warga. Dana tersebut bisa diambilkan dari alokasi dana relokasi infrastruktur dan jalan tol yang sudah ada di APBN," katanya.

Sumitro mengatakan kalau pihaknya sudah mendapatkan dana talangan maka pembayarannya bisa dirundingkan antara pemerintah dan PT Minarak Lapindo Jaya.

Sementara itu Gubernur Soekarwo ketika diwawancarai Radio Suara Surabaya Minggu (15/2) mengatakan pada prinsipnya kalau bisa diagendakan bertemu pihaknya akan mencek. "Saya malah senang kalau bisa bertemu," katanya.

Soekarwo mengatakan jadwalnya kegiatannya pada Senin hingga akhir pekan memang bertemu warga Porong.

"Saya sudah mendapatkan informasi kedatangan teman-teman dari Porong tetapi belum valid. Besok saya agenda membicarakan pelayanan Puskesmas dan rumah sakit terhadap orang miskin," katanya.(*)