Surabaya (ANTARA News) - Boleh dikata, Gubernur Jawa Timur yang baru dilantik yakni DR H Soekarwo SH MHum bersama wakilnya H Saifullah Yusuf (12/2) adalah "fajar" baru bagi korban lumpur Lapindo. Betapa tidak, 12.886 orang korban lumpur sudah mengalami penderitaan sejak 29 Mei 2006 atau hampir tiga tahun tanpa ada tanda-tanda akan segera berakhir. "Saya belum terima angsuran ganti rugi sama sekali (kesepakatan 3 Desember 2008 di Istana Presiden menyebutkan Lapindo akan mengangsur Rp30 juta/bulan/orang)," kata warga Perum TAS I, M Ghufron. Di sela-sela aksi unjukrasa di kantor BPLS Jl Gayungan Kebonsari, Surabaya (11/1), ia mengatakan Lapindo belum membayar angsuran untuk sisa pembayaran ganti rugi 80 persen, sedangkan pembayaran awal sebesar 20 persen dengan jumlah 32,4 juta sudah diterimanya. "Karena itu, saya dan teman-teman menuntut pembayaran sisa ganti rugi sebesra 80 persen, tapi kami akhirnya bersama dengan menerima angsuran Rp30 juta per-bulan dalam kesepakatan di Istana Presiden pada 3 Desember 2008," katanya. Namun, perjuangan mereka yang terakhir pun kandas ketika mereka mendatangi kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar dari PT Lapindo Brantas Inc di Surabaya (11/2). "Saya tak memungkiri kalau ada kesepakatan 3 Desember 2008 (angsuran Rp30 juta/bulan) itu, tapi kalau kita diminta memenuhi kesepakatan (yang disaksikan presiden) itu, maka kita sebagai pelaksana mempunyai batas kemampuan. Saya akan laporkan ke pimpinan di Jakarta," kata Vice President PT MLJ, Andi Darussalam. Kesepakatan antara Nirwan Bakrie dari Lapindo dan perwakilan korban lumpur yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Presiden pada 3 Desember 2008 antara lain Lapindo melalui MLJ akan membayar kekurangan sisa ganti rugi korban lumpur dengan mengangsur Rp30 juta per-bulan dan memberi bantuan uang kontrak Rp2,5 juta per-orang. Setelah dialog yang berlangsung di sela-sela aksi demonstrasi ribuan korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Tim 16 itu, tujuh perwakilan korban lumpur (Koes Soelaksono, Anang, Edwin, Amin, Irwanto, Dodik, dan Wisnu) akhirnya keluar dengan tangan hampa. Dalam kesempatan itu, Andi Darussalam menyebut pihaknya juga sudah membayar angsuran yang telah dibayarkan sesuai kemampuan, di antaranya ada korban yang menerima Rp30 juta, Rp45 juta, dan Rp60 juta. "Jadi, ada proses yang berjalan, meski ada proses yang nggak berjalan. Ada 100 lebih korban yang menerimanya. Kalau memang di luar kemampuan, saya minta maaf. Kami hanya mampu Rp15 juta per-bulan," kilahnya. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa alasan ketidakmampuan MLJ antara lain terpaan krisis global sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan MLJ, sedangkan batas kemampuan yang mungkin dibayarkan MLJ adalah angsuran Rp15 juta per-bulan dan bukan angsuran Rp30 juta per-bulan. Talangan APBN Menyikapi ketidakmampuan PT MLJ itu, ribuan korban lumpur Lapindo mengancam akan melakukan aksi demonstrasi (demo) ke Istana Presiden untuk ke sekian kalinya. "Kita akan ke Istana Presiden di Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah," kata salah satu perwakilan Korban Lumpur Lapindo (KLL), Koes Soelaksono, yang mendapat jawaban "ya" dari massa yang berunjukrasa, bahkan massa pun langsung mengepalkan tangan. Namun, rencana aksi ke Istana Presiden itu agaknya tertunda, mengingat ribuan korban melihat "fajar" baru yakni harapan mereka terhadap gubernur yang baru dilantik Mendagri pada 12 Februari 2009 itu. "Saya sebenarnya agak pesimistis dengan Gubernur Jawa Timur, karena kami sudah cukup sabar selama hampir tiga tahun, tapi tidak ada komitmen, apalagi bantuan, padahal korban lumpur itu ,kan rakyat Jawa Timur juga," kata anggota Tim 16 Korban Lumpur Lapindo (KLL), Tanggal H. Menurut dia, korban lumpur Lapindo hanya memiliki satu harapan kepada gubernur baru yakni difasilitasi untuk terwujudnya angsuran sesuai kesepakatan 3 Desember 2008 yakni angsuran Rp30 juta/bulan/orang hingga mencapai nilai kerugian yang dialami serta bantuan uang kontrak rumah sebesar Rp2,5 juta selama dalam proses penantian. "Jadi, kami cuma hanya ingin kerugian kami dibayar, karena di lapangan nggak ada realisasi sama sekali. Kalau Pemprov mau membantu ya tolong kami difasilitasi, tapi kalau tidak ya kami akan tetap ke Jakarta," katanya. Kendati demikian, korban lumpur Lapindo (KLL) agaknya bersikap serius untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim itu, karena itu mereka pun berencana untuk berunjukrasa ke Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya (16/2). "Kami akan berangkat dari Porong, Sidoarjo, pukul 09.00 WIB, kemudian tiba di Grahadi kira-kira pukul 10.00 WIB. Kami mengharapkan bisa bertemu dengan Gubernur Soekarwo untuk kami ajak bersama-sama menghadap Presiden Yudhoyono," kata anggota KLL, Sumitro. Menurut Sumitro, pemerintah harus bisa mengambil alih persoalan lumpur Lapindo dengan memberikan dana talangan yang saat ini sudah dianggarkan melalui APBN. "Kami harapkan ada dana talangan empat hingga lima triliun untuk warga. Dana tersebut bisa diambilkan dari alokasi dana relokasi infrastruktur dan jalan tol yang sudah ada di APBN. Kalau kami sudah mendapatkan dana talangan maka pembayarannya bisa dirundingkan antara pemerintah dan PT Minarak Lapindo Jaya," katanya. Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Soekarwo menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan warga korban lumpur untuk menemuinya, bahkan jadwal kegiatannya pada Senin hingga akhir pekan memang bertemu warga Porong. "Saya malah senang bisa bertemu langsung. Saya sudah mendapatkan informasi kedatangan teman-teman dari Porong tetapi belum valid. Kalau Senin (16/2), agenda saya membicarakan pelayanan Puskesmas dan rumah sakit terhadap orang miskin," katanya.(*)

Oleh Oleh Edy M Ya,kub
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009