Jakarta (ANTARA News) - Masih ketatnya likuiditas oleh perbankan dan lambatnya penyaluran stimulus untuk sektor riil oleh pemerintah dipastikan akan semakin memperbanyak PHK. "Untuk sektor usaha, khususnya properti yang kita kehendaki hanya satu yakni kredit diperlancar, uang muka rendah, bunga bank yang wahar," kata Presiden Komisaris Grup Ciputra, Ciputra, kepada ANTARA News, di Jakarta, akhir minggu ini. Menurut Ciputra, walaupun SBI sudah turun sekarang tetapi bunga KPR masih tinggi. Terkadang pihak bank masih kurang lancar penyaluran kredit. Idealnya kredit bunga KPR saat ini sama seperti sebelum krisis finansial terjadi, yakni 10 persen. "Selain itu kredit seharusnya diperlancar, jangan terlalu ketat seleksinya". Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengatakan, bahwa PHK dipastikan akan semakin meningkat karena industri maupun usaha jasa tidak mampu bertahan. Ia mengatakan ada sekitar 2.000 unit rumah yang tidak terjual akibat telah turunnya daya beli masyarakat. Bahkan produsen otomotif di tanah air pun bersiap untuk menurunkan produksi 30 hingga 50 persen. Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Ekuitek, Mohamad Sohibul Iman mengatakan, pada dasarnya pemerintah telah memiliki skema insentif untuk menekan jumlah PHK. Hal itu, menurut dia, merupakan usaha yang baik. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memikirkan insentif lain apabila ternyata PHK tidak dapat terelakan. "Insentif lain seperti infrastruktur perlu untuk menyerap banyak tenaga kerja. KUR juga memungkinkan tenaga kerja dapat terserap di desa," ujar dia. Menurut Sohibul, kritik mengenai stimulus yang salah sasaran sudah banyak didengar. Sejauh ini, menurut dia, partainya beranggapan bahwa para petani di desa lah yang seharusnya diberikan stimulus. "Sasarannya bukan PHK di industri tapi seharusnya diberikan pada petani di desa dimana mereka kehilangan pekerjaan dan harus menanggung saudaranya yang kembali ke desa akibat terkena PHK di kota," ujar Sohibul. Menanggapi keresahan pengusaha terkait lambannya dewan menyetujui stimulus yang telah 1,5 bulan belum juga dicairkan, ia mengakui, hal tersebut memang berkaitan dengan politik. "Tapi PKS mudah-mudahan bisa lebih responsif karena ini kan persoalan komunikasi antara eksekutif dan legislatif agar lebih pendek prosesnya," ujar Sohibul. Ia mengatakan PKS akan coba memberi terobosan-terobosan yang terbaik. "Yang terpenting kuncinya integritas tetap terjaga".(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009