Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, mengharapkan pemerintah menurunkan harga bensin premium menjadi Rp3.900, per liter untuk mendongkrak kemampuan daya beli masyarakat secara signifikan. "Pemerintah harus adil pada rakyat atas rencana kenaikkan gaji PNS dan TNI/Polri, dengan menurunkan lagi harga bensin premium yang dikonsumsi jutaan rumah tangga untuk transportasi ke harga ke-ekonomian menjadi Rp 3.900 per liter," katanya di Jakarta, Minggu. Dengan menurunkan harga bensin premium itu, kata dia, jutaan rumah tangga Indonesia akan menikmati penguatan daya beli, sekaligus membuka peluang bagi peningkatan konsumsi masyarakat. "Jika tidak berupaya memperkuat daya beli rakyat, rencana pemerintah menaikkkan gaji PNS dan TNI/Polri akan dirasakan sebagai ketidakadilan oleh masyarakat luas. Bahkan menaikkan gaji PNS dan TNI Polri itu akan dilihat sebagai kebijakan populis, namun tidak pro rakyat, karena hanya abdi negara yang diuntungkan. Padahal puluhan juta orang sedang menderita akibat merosotnya daya beli mereka," kata Bambang. Ia mengatakan pemerintah dalam dalam tahun anggaran ini akan merealisasikan kebijakan menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri guna menjaga kekuatan konsumsi masyarakat. Namun, kata dia, konsumsi masyarakat itu bukan hanya PNS dan TNI/Polri. "Warganegara non PNS dan TNI/Polri pasti merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah karena kekuatan konsumsi mereka tidak dijaga. Apalagi, rakyat tahu bahwa gaji PNS dan TNI/Polri dibayar dengan pajak rakyat," katanya. Menurut dia, peningkatan daya beli masyarakat tidak akan efektif bila hanya dibatasi pada kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri. Oleh karena itu kebijakan menjaga konsumsi masyarakat harus diperluas antara lain dengan menurunkan harga bensin premium tingkat harga keekonomiannya sebesar Rp 3.900, per liter. "Dengan penurunan harga premium ke angka itu (Rp3.900 per liter), jutaan rumah tangga akan mendapatkan tambahan daya konsumsi cukup signifikan dari selisih harga itu," kata Bambang yang juga Ketua Umum ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi) Indonesia.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009