Mendagri: Camat Harus Tahu Perkembangan Pelaksanaan PNPM

Bukittinggi (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mardiyanto mengingatkan para camat agar mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

"Camat sebagai koordinator pelaksanaan PNPM di lapangan agar memdayagunakan sebaik-baiknya seluruh anggaran yang telah disediakan dan harus tahu perkembangannya," kata Mendagri dihadapan 170 orang camat se-Sumatera Barat dalam rangkaian rapat kerja Pemprov Sumbar dengan kabupaten dan kota di Bukittinggi, Sabtu.

Mendagri melakukan kunjungan ke Sumbar selama dua hari (13-14) dengan agenda pertemuan dengan bupati dan walikota serta para camat se-Sumbar, juga menyempatkan memberikan kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Baso pada (13/2).

Berdasarkan laporan realisasi PNPM Mandiri pedesaan di Sumbar pada 2008 mencapai 97,33 persen dan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Kekuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak ditemukan adanya penyimpangan.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, karena memberikan dukungan APBD cukup besar," kata Mendagri.

Pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan program tersebut, kata Mendagri, tentu tidak terlepas dari dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pemprov dan Pemkab/Pemkot, baik berupa kebijakan-kebijakan maupun dukungan penyediaan dana melalui APBD.

Mendagri menjelaskan, pada tahun anggaran 2009 sudah dialokasi untuk PNPM mandiri di Sumbar dengan total Rp207,205 miliar, terdiri dari APBN sebanyak Rp146,726 miliar dan dukungan dana APBD Sumbar pada 2009 sebesar Rp60,479 miliar.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan paket program yang akan dilaksanakan meliputi PNPM Mandiri Pedesaan yang tersebar di 121 kecamatan, pada 12 kabupaten.

Selanjutnya PNPM Perkotaan di 32 kecamatan pada sembilan kota dan PNPM infrastruktur pedesaan di 19 kecamatan pada empat kabupaten.

Guna kelancaran pelaksanaan PNPM 2009 serta mengoptimalkan pencapaian sasaran, jelasnya, diharapkan dukungan dari gubernur dan bupati/walikota serta DPRD provinsi dan kabupaten.

Dukungan tersebut, terutama dalam penyediaan dana yang bersumber dari APBD serta melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PNPM.

PNPM Mandiri, kata Mendagri menjadi pilihan dalam penanggulangan kemiskinan, dan merupakan refleksi dari program pemerintah pada masa lalu yang kurang berhasil seperti Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT).

Justru itu, tambahnya memalui program PNPM diharapkan pengoptimalan realiasasi dan pengawasan, sehingga pelaksanaan program tepat sasaran dan memberikan dampak dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan program Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) di Kabupaten Agam, Sumbar, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan akan diangkat sebagai model untuk tingkat nasional.

Hakikat dari PNPM mandiri yang membangun ekonomi kerakyatan telah disinegrikan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Saya berharap dengan muncul model BMT yang nanti dapat dijadikan satu model dalam pengentasan kemiskinan. Inovasi-inovasi pemerintah daerah ini perlu direspons dan diharapkan terus dimunculkan," katanya.(*)