Cegah corona, DPR tagih data riil WNI antisipasi langkah lanjutan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menagih janji pemerintah untuk menyajikan data riil Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk dapat menentukan langkah lanjutan pencegahan virus corona atau Covid-19.

"Data riil jumlah WNI di luar negeri harus menjadi perhatian dalam upaya perlindungan WNI berkenaan dengan merebaknya Covid-19 ke berbagai negara," kata Willy di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, masyarakat Indonesia masih ingat bagaimana Kemenlu harus memutakhirkan lebih dahulu data WNI yang berada di Wuhan sebelum menentukan langkah evakuasi.

Karena itu dia mengatakan bagaimana dengan data WNI di 64 negara lainnya yang terdapat kasus corona sehingga negara harus cepat melakukan pemutakhiran tersebut.

"Tahun 2018 lalu Kemenlu bilang sudah mengembangkan sistem pemutakhiran WNI yang lebih canggih. Saya tagih itu untuk antisipasi kasus corona saat ini," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu menegaskan bahwa pemerintah harus terus memantau perkembangan kasus Corona itu di dalam maupun di luar negeri.

Dia mengatakan, jutaan WNI yang berada di berbagai negara di Luar Negeri juga harus dipantau keberadaannya sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi hal yang perlu penanganan serius dari negara.

"Sampai saat ini kita belum tahu berapa jumlah WNI di negara-negara yang terdapat laporan kasus corona. Pemerintah tidak boleh diam, harus lebih proaktif mengetahui keberadaan WNI tersebut dan memberi peringatan yang diperlukan jika terjadi kondisi krisis," katanya.

Selain itu Willy mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan pemerintah melalui kementerian terkait dalam penanganan WNI di luar negeri terkait kasus corona.

Namun dia menenkankan pentingnya juru bicara pemerintah yang benar-benar dapat mengomunikasikan langkah pemerintah dengan pesan-pesan komunikasi yang tepat dan tidak terkesan menyepelekan.

"Beredarnya informasi langkah antisipasi corona dari Kemsetneg misalnya, justru membingungkan publik. Alih-alih menjelaskan situasi kekinian langkah antisipasi bidang kesehatan, pemerintah malah terkesan mengedepankan antisipasi langkah ekonomis lebih dahulu. Ini justru membuat kegamanan warga makin menjadi-jadi," ujarnya.

Willy berharap terhadap WNI di 64 negara yang melaporkan kasus corona, pemerintah Indonesia melalui kedutaan-kedutaan besar terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan pusat penanganan krisis corona.

Dia juga meminta Pemerintah untuk membangun komunikasi yang erat dengan negara-negara yang telah melaporkan kasus corona di wilayahnya.

"Pemerintah semestinya memiliki semacam 'command center' dalam penanganan dampak krisis akibat virus korona ini. Penanganan baik di dalam maupun di luar negeri harus terpusat sehingga dapat cepat diambil tindakan jika diperlukan," katanya.

Menurut dia, Kementerian kesehatan, Kementerian Luar Negeri, TNI, Dirjen Imigrasi, dan lembaga negara lain yang dibutuhkan harus dikoordinasikan, misalnya oleh Kemenkopolhukam sehingga ada kesatuan langkah sinergis dari pemerintah.