DPR apresiasi kesigapan pemerintah evakuasi 188 WNI ABK World Dream

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengapresiasi kesigapan pemerintah mengevakuasi 188 warga negara Indonesia ( WNI), anak buah kapal (ABK) World Dream ke KRI dr Soeharso di Perairan Selat Durian, Kepulauan Riau, pada Rabu (26/2).

Dia juga mengapresiasi langkah sigap pemerintah mengevakuasi ke-68 WNI awak kapal Diamond Princess yang nasibnya sempat terkatung-katung di atas kapal berbendera Inggris tersebut.

"Parlemen tentu sangat mengapresiasi langkah nyata yang telah dan akan dilakukan pemerintah melindungi semua WNI dari ancaman virus corona," kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, evakuasi terhadap WNI awak kapal pesiar Diamond Princes serta keberhasilan evakuasi 188 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) World Dream merupakan bukti bahwa negara hadir memberi perlindungan terhadap warganya.

Rahmad mengatakan proses evakuasi terhadap kru kapal Diamond Princess, harus mengedepanan adalah sisi keamanan, baik di saat penjemputan maupun setelah para awak kapal tersebut berada di Indonesia.

Hal itu menurut dia, karena prinsip kehati-hatian perlu dikedepankan mengingat interaksi para kru kapal Diamond Princess dengan virus corona saat berada di kapal sangat dekat.

"Berbeda dengan WNI yang sebelumnya sempat diobservasi di Natuna, kemungkinannya, saudara-saudara kita yang bekerja di atas kapal sempat berinteraksi dengan penumpang kapal yang positif terpapar virus corona, sehingga potensi tertularnya juga tinggi," ujarnya.

Karena itu menurut dia, prinsip kehati- hatian dan tingkat keamanan harus jadi prioritas utama, yaitu terhadap petugas penjemput maupun petugas medisnya.

Dia mengakui pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, telah memiliki protokol kesehatan dan karantina sesuai standar WHO untuk mencegah terjadinya penularan.

"Itu sudah dibuktikan ketika menangani WNI yang dijemput dari China diobservasi di Natuna. Menyangkut apakah kru kapal ini nantinya dikarantina atau tidak, kita serahkan kepada Kementerian Kesehatan," katanya.