Jakarta (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menegaskan kembali keinginan partainya untuk berkoalisi dengan partai nasionalis pasca Pemilu 2009 dalam rangka mengusung pasangan capres dan cawapres pada pemilihan presiden. "Jelas kami mendukung koalisi antara partai Islam dengan partai nasionalis," kata Tifatul Sembiring kepada wartawan usai acara bertajuk "Pengusaha Bertanya, Parpol Menjawab" di Jakarta, Jumat. Menurut dia, koalisi antara partai Islam dan partai nasionalis itu diharapkan bisa mencapai gabungan suara sebesar 40 persen dari hasil pemilu legislatif. Namun, Sembiring belum mengumumkan dengan partai mana PKS akan berkoalisi. "Kami belum bisa menyebutkan dengan partai mana kami akan berkoalisi," katanya. Sejumlah partai yang disebut-sebut didekati PKS untuk berkoalisi pasca Pemilu Legislatif 2009 antara lain Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Indonesia (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Sementara itu, DPP PKS berencana mengundang empat tokoh nasional untuk mendiskusikan mengenai arah koalisi setelah Pemilu 2009. Kepala Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan, keempat tokoh yang akan diundang PKS secara terpisah itu adalah Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Keempat pimpinan partai itu akan berdiskusi di Kantor DPP PKS setiap malam Jumat atau Kamis malam. Pada Kamis (12/2) Suryadharma Ali berhalangan hadir karena mendadak dipanggil Presiden Yudhoyono. "Pak Suryadharma tidak diatur lagi jadwalnya. Kamis (19/2) malam Insyaallah Pak Jusuf Kalla akan hadir," kata Mabruri. Sedangkan Kamis malam berikutnya, katanya, PKS mengundang Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, namun sampai saat ini masih dalam konfirmasi. Materi pembicaraan dalam diskusi tersebut, katanya, tidak menyangkut masalah calon presiden atau calon wakil presiden, melainkan masalah yang terkait dengan koalisi yang akan dibentuk setelah Pemilu Legislatif 2009.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
