Presiden : Transparansi di Aceh dan Nias Harus Berlanjut

Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan proses pembangunan di Nangroe Aceh Darussalam dan Nias pasca selesainya tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) harus terus memiliki akuntabilitas, transparansi dan menjunjung asas pemerintahan yang bersih.

Dalam sambutannya saat membuka Forum Koordinasi Aceh Nias IV di Jakarta Convention Hall, Jumat, Kepala Negara meminta agar pemerintah daerah, sejumlah departemen dan badan yang terlibat dalam pembangunan di Aceh dan Nias melakukan koordinasi sehingga tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan berkelanjutan dapat dicapai.

"Saya mengharapkan kaidah-kaidah dari tata pemerintahan yang baik seperti transparan, akuntabel dan bersih dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya," tegas Presiden Yudhoyono.

Ia menambahkan, pola tanggap darurat dan proses rehabilitasi pasca bencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak saat terjadi bencana di Aceh maupun Nias telah mendapat pengakuan secara internasional sebagai sebuah operasi kemanusiaan yang berhasil.

"Ini diharapkan dijadikan model untuk mengatasi situasi darurat dan penanganan pasca bencana di berbagai daerah," katanya.

Kepala Negara menyatakan puas dan memberikan penghargaan yang tinggi pada semua pihak yang dalam empat tahun terakhir ini memberikan bantuan dan membangun kembali Aceh dan Nias.

"Saya mengajak semua pihak untuk memberikan tanggapan yang konstruktif atas capaian ini. Berikan pemikiran dan masukan yang positif bagi pembangunan di sana pasca berakhirnya tugas BRR," kata Yudhoyono.

Presiden menyatakan penyelenggaraan forum koordinasi tersebut memiliki sejumlah makna antara lain sebagai sarana pengakuan dan pemaparan pencapaian proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh.

Selain itu forum ini juga dapat merumuskan pelajaran apa saja yang dapat dipetik dari pelaksanaan program tersebut.

"Dan yang ketiga dan tak kalah pentinya adalah bahwa forum ini sangat strategis karena dapat dilakukan koordinasi pembangunan di Aceh Nias pasca berakhirnya tugas BRR," tegasnya.

Presiden juga mengatakan telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang isinya selain menyatakan bahwa masa tugas BRR usai juga yang lebih penting adalah untuk sinkronisasi rencana pembangunan berlanjut maka pemerintah akan membentuk Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh.

Namun demikian, proses pembangunan berkelanjutan di Aceh dan Nias tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan departemen terkait.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Kuntoro Mangkusubroto mengatakan dalam forum tersebut akan dilaporkan seluruh kemajuan yang sudah dicapai dan upaya apa yang disiapkan untuk mendukung Aceh-Nias memasuki tahap pembangunan yang berkesinambungan.

"Dapat kami laporkan bahwa dari seluruh dana yang dijanjikan sejumlah 7,2 miliar dolar AS termasuk dari pemerintah Indonesia sebesar 2,1 miliar dolar AS, 93 persen diantaranya atau 6,7 miliar dolar AS sudah masuk ke Aceh dan Nias dalam bentuk dana komitmen yang sebagian besar diantaranya bahkan merupakan nilai proyek yang sudah selesai," katanya.

Kuntoro memaparkan, pasca bencana tersebut saat ini 134.000 unit rumah sudah terbangun, 3.6000 kilometer jalan sudah terbangun. Di bidang ekonomi panen raya sudah bisa terlaksana di Bireun, 15 bulan usai Tsunami.

Di bidang pendidikan lebih dari 1.400 bangunan sekolah dan pelatihan yang menjangkau 40.000 guru.

Hal yang dipetik dari proses pembelajaran dalam penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias, kata Kuntoro, antara lain diperlukannya pola pikir situasi krisis untuk menjaga semangat keterdesakan sehingga penanangan dapat efektif.

Hal yang kedua adalah tekad untuk selalu membangun dengan lebih baik dari sebelumnya dan yang ketiga adalah pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas.

Data dari BRR, akibat bencana gempa dan tsunami adalah 120.000 unit rumah hancur, 70.000 rumah rusak, 14 bandara rusak, 114 fasilitas kesehatan rusak dan 2.000 sekolah juga rusak.

Sejumlah 2.500 guru meninggal, 3.000 km jalan rusak, 120 unit jembatan rusak dan merusakkan 20.000 hektar tambak ikan, 60.000 hektar areal persawahan dan 1.052 bangunan pemerintah.

Pasca rekonstruksi sejumlah 133.903 unit rumah dibangun, 1.047 unit fasilitas kesehatan dibangun, 1.488 unit sekolah dibangun. Guru yang dilatih 39.438 orang, 3.585 km jalan dibangun dan 273 unit jembatan.

Sejumlah 12 unit bandara dan 20 unit pelabuhan dibangun, juga 3.193 unit tempat ibadah dan 987 unit bangunan pemerintah dibangun.(*)