Jember (ANTARA News) - Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai politik pembangunan pertanian di Indonesia harus berubah agar petani mendapatkan kemakmuran karena selama ini petani selalu dalam kondisi yang tidak berdaya.
"Perubahan pertanian dari yang berorientasi peningkatan produksi ke agrobisnis," kata Sultan dalam Kuliah Umum dengan tema Pembangunan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menghadapi Pasar Global Demi Kemakmuran Rakyat di Kantor Pusat Universitas Jember, Kamis.
Menurut dia, politik pembangunan pertanian di Indonesia perlu diubah agar ekonomi petani dapat diberdayakan dan ditingkatkan karena ada tiga masalah besar yang akan dihadapi oleh para petani yakni lemahnya modal sosial, tingginya angka kemiskinan dan jumlah kerusakan sumberdaya pertanian yang meningkat.
"Visi pembangunan pertanian tahun 2025 yang sesuai adalah pertanian pedesaan yang berdaya saing yang tinggi," katanya menegaskan.
Ia menjelaskan, ada lima elemen sosio-budaya utama yang harus dikembangkan, yakni kompetensi sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan lokal, tata nilai, keorganisasian dan manajemen, usaha tingkat desa dan struktur sosial berbasis penguasaan sumberdaya agraria.
"Pemerintah dan petani harus berani merubah kebijakan politik Indonesia," katanya menerangkan.
Sultan juga menawarkan konsep revitalisasi pertanian seperti yang diterapkan di Thailand dan sistem Teikei, di Jepang yang dinilainya patut dijadikan panutan Indonesia dalam pembangunan pertanian.
"Selama tidak ada upaya restorasi yang serius, percuma bicara tentang swasembada-pangan dan kesejahateraan rakyat," katanya menegaskan.
Selama menjadi narasumber dalam kuliah umum, Sultan tidak berbicara dan menyinggung tentang politik kepada peserta seminar yang diikuti ratusan dosen dan mahasiswa di Unej.
Saat ditanya tentang itu, Sultan mengaku bisa menempatkan antara menjadi narasumber dan berkampanye sehingga tidak membabi-buta melakukan kampanye politik.
"Saya tahu diri dan tidak sembarangan melakukan kampanye. Anda bisa mendengar materi saya tadi, tidak sedikitpun menyinggung masalah politik," katanya dengan tegas.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
