Komisi IX DPR soroti kesehatan-ketenagakerjaan di Papua

Mudah-mudahan ke depan ada program atau kemudahan sehingga masyarakat yang belum memiliki kartu identitas tetap dapat pelayanan BPJS Kesehatan

Jayapura (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dalam kunjungan ke Jayapura, Jumat (28/2), menyoroti masalah kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua.

Selama pertemuan yang dipimpin Sekda Papua Hery Dosinaen didampingi sejumlah pimpinan OPD setempat itu, mereka mendapat berbagai pertanyaan dari wakil rakyat yang ikut kunjungan kerja ke Jayapura itu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena usai pertemuan kepada wartawan mengakui masalah kesehatan yang dihadapi terkait dengan keikutsertaan masyarakat Papua dalam program BPJS Kesehatan yang masih minim akibat belum semua warga memiliki e-KTP.

Oleh karena itu, pihaknya akan melanjutkan penanganan persoalan tersebut ke tingkat pusat, bersama BPJS Kesehatan, agar khusus Papua ada pola tersendiri, sehingga bisa mengakomodasi sebanyak mungkin orang Papua untuk ikut dalam program tersebut.

"Dengan adanya pola tersebut diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang ikut BPJS Kesehatan," kata dia.

Baca juga: PBPU BPJS Kesehatan Manokwari menunggak Rp15 miliar

Melkiades menambahkan saat ini e-KTP menjadi syarat keikutsertaan warga dalam program BPJS Kesehatan.

Sekda Papua Hery Dosinaen pada kesempatan terpisah, mengakui masih banyak masyarakat setempat yang belum memiliki nomor induk kependudukan dan e-KTP sehingga menyulitkan mereka untuk ikut BPJS Kesehatan.

"Mudah-mudahan ke depan ada program atau kemudahan sehingga masyarakat yang belum memiliki kartu identitas tetap dapat pelayanan BPJS Kesehatan," katanya.

Pihaknya juga berharap, pembayaran iuran BPJS Kesehatan tidak menggunakan Dana Otsus Papua.

Ia mengharapkan pembayaran program jaminan kesehatan itu ditangani pusat sehingga tidak lagi membebani pemprov setempat.