Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera memperhatikan eskalasi konflik di India demi keselamatan dan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI).
Meutya meminta Kemlu berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di India untuk mendata dan memastikan keamanan WNI pasca-bentrokan warga yang menolak Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/ CAA) yang dianggap Anti-Muslim.
“Yang paling utama didata dulu semua. kemudian diperiksa satu-satu bagaimana kondisi dari warga negara kita. Kami meminta Kemlu segera berkoordinasi dengan perwakilan kita di sana,” kata Meutya di kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Jumat.
Mantan Presenter Televisi itu menambahkan, Kemlu harus senantiasa memperhatikan gejolak yang terjadi India.
Pasalnya, kerusuhan di India yang berujung pada tewasnya sejumlah orang, baik dari sisi umat Muslim maupun Hindu merupakan persoalan kemanusiaan yang serius.
"Jika memang eskalasi meningkat, apa perlu dipulangkan atau bagaimana? Tentu kita perlu berkoordinasi dengan Kedutaan kita di sana," kata Meutya.
Menurut dia, sikap Komisi I DPR RI jelas, kalau untuk perlindungan WNI tetap menjadi hal yang paling diutamakan. Karena itu, ia meminta pemerintah melalui Kemlu selalu mengikuti segala bentuk eskalasi yang terjadi di India.
"Apabila perlu dilakukan pemulangan dan lain-lain, maka perlu dipertimbangkan bagaimana teknis pemulangannya nanti," kata Meutya.
Baca juga: Dubes India sebut negaranya dalam kondisi aman
Baca juga: Bertemu Dubes India, Mahfud: Kunjungan kehormatan saja
Baca juga: FPKS: Pemerintah desak India hentikan intoleransi terhadap Muslim
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
