Industri Otomotif Pangkas Produksi, PHK Mengancam

Jakarta (ANTARA News) - Industri otomotif tanah air akan memangkas produksi sekitar 30 hingga 50 persen dari biasanya sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor ini tidak bisa lagi dihindari.

"Masalah penurunan order ini sangat tinggi. Estimasi industri otomotif akan menurunkan produksi 30 hingga 50 persen, termasuk sepeda motor hampir sama," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis.

Kondisi buruk yang sama, menurut Sofjan, juga terjadi pada sektor properti di tanah air dan terdapat sekitar dua juta unit rumah tidak terjual.

"Yang jelas kondisi dunia usaha Indonesia menjadi semakin susah. Orang-orang sudah tidak berani untuk belanja," ujar Sofjan.

Pengusaha, kata Sofjan, sangat berharap pemerintah segera menyalurkan stimulus yang dijanjikan terutama anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang jumlahnya sekitar Rp10,2 triliun.

Menurut Sofjan, sejauh ini perbaikan infrastruktur yang paling bisa mendukung Indonesia bertahan dan bangkit dari krisis karena proyek itu akan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

"Tapi tampaknya ini akan lama, aturannya (pelaksanaan stimulus) tidak jelas, Pemda yang sering tidak membantu karena otonomi daerah, jadi percuma stimulus Rp10,2 triliun kalau pelaksanaannya tidak jelas. Stimulusnya saja belum disetujui parlemen, apalagi kalau sampai pergantian pemerintahan baru dengan kebijakan baru, mati kita," ujar dia.

Para pengusaha di tanah air sekarang dalam kondisi dilema karena ketidakpastian dari pemerintah, ujar dia.

Penurunan ekspor akibat krisis sekarang ini telah diprediksi sebelumnya oleh Apindo, karena itu pengusaha telah berusaha mencari jalan keluarnya melalui outlook 2009 lalu, kata dia.

"PHK, menurunkan produksi, mengurangi bahan baku, mengurangi pinjaman, semua dilakukan supaya , cash flow, perusahaan tetap terjaga," tambahnya.

Ia mengatakan pengusaha benar-benar tidak boleh bertindak gegabah karena diprediksi krisis finansial global ini akan berlangsung selama dua tahun. Parlemen (DPR) perlu segera menyetujui stimulus untuk infrastruktur agar lapangan kerja dalam jumlah besar tercipta dan daya beli masyarakat tetap ada.
(*)