Medan (ANTARA News) - Lima lagi anggota DPRD Sumatera Utara diperiksa terkait unjuk rasa anarkis para pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) di gedung DPRD, Selasa (3/2) pekan lalu.
Kelima anggota dewan yang diperiksa Polda Sumut di ruangan Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut di Medan, Rabu, adalah Toga Sianturi dan Penyabar Nakhe (Fraksi PDS), Bustinursyah Uca Sinulingga dan Akman Daulay (F-PPP) serta Nurdin Ahmad (Fraksi Partai Golkar).
Mereka diperiksa setelah sebelumnya polisi memeriksa 13 anggota dewan lainnya pada Selasa (10/2).
Ke-13 anggota dewan sudah diperiksa sehari sebelumnya adalah Amas Muda Siregar, H Marzuki, A Hanafi Harahap, Syukran J Tanjung, Mahmuddin Lubis, Sujarwono, Rusli Batubara dan Darmataksiah, semuanya dari Fraksi Partai Golkar.
Kemudian Abdul Hasan Harahap (Fraksi PPP), Ristiawati (Fraksi Demokrat), Japorman Saragih (Wakil Ketua DPRD sumut dari Fraksi PDIP), Azwir Syofyan (Fraksi PAN) dan Hasnan Said (Fraksi Partai Golkar).
Mereka dimintai keterangan mengenai kronologi unjuk rasa anarkis yang telah menewaskan Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat.
Uca Sinulingga seusai pemeriksaan mengatakan, dirinya diberi 20 pertanyaan secara tertulis yang juga harus dijawab secara tertulis. "Pertanyaannya sama untuk semua anggota dewan, yakni tentang kronologis kejadian di gedung DPRD Sumut pekan lalu itu," ujarnya.
Uca mengaku menambahkan sejumlah keterangan meski tidak diminta, termasuk seputar "rapat rakyat" yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD saat unjukrasa berlangsung.
Uca Sinulingga mengatakan "rapat rakyat" itu tidak terjadi begitu saja karena ada sejumlah rentetan peristiwa lain yang kemudian memaksa dirinya terlibat.
"Khusus saya dan Akman (Akman Daulay) tidak akan pernah terlibat di situ (rapat rakyat-red) jika kami tidak diancam untuk tidak meninggalkan ruangan. Kami diminta untuk tidak keluar ruangan jika ingin selamat," jelasnya.
Menurut dia, "rapat rakyat" tersebut digelar untuk menenangkan massa yang sudah semakin beringas. "Bagi saya itu hanya sebuah upaya untuk menenangkan massa, entah bagi kawan-kawan yang lain," ujar Uca Sinulingga.
Selain Uca dan Akman Daulay, "rapat rakyat" itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD sumut lainnya seperti John Eron Lumbangaol, Elbiner Silitonga, Japorman Saragih, Toga Sianturi, Penyabar Nakhe dan Aliozisokhi Fau.
Pada kesempatan itu, Uca juga meminta pihak kepolisian menyidik kasus itu secara arif dan melihat kasus per kasus secara terang.
Ia juga meminta aparat melakukan rekonstruksi ulang insiden itu serta menyita absensi anggota dewan dan para pejabat yang hadir pada rapat paripurna itu untuk melengkapi bahan pemeriksaan.
"Aparat kepolisian kita minta agar juga menangkap dua pria yang memakai pakaian adat dan sejumlah ibu-ibu yang memakai tutup kepala, karena kehadiran mereka di ruang rapat paripurna dewan juga ikut memicu kerusuhan," katanya.
Ia juga meminta para anggota dewan yang tidak hadir pada rapat paripurna pada Selasa (3/2) itu untuk tidak memberi komentar-komentar seputar insiden itu kepada media.
"Mereka yang tidak mengalami kejadian itu sebaiknya tidak berkomentar macam-macam, karena apapun komentar yang diberikan pasti mengada-ada karena mereka tidak mengalami secara langsung," katanya.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009