Tentu harus dipastikan kehati-hatian, TNI (Angkatan Laut) yang lebih mengerti bagaimana kemudian memeriksa apakah alat ini aman dipakaiJakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerima hibah pesawat nirawak (drone) dari luar negeri.
Meutya berpesan bahwa Kemhan RI harus terus melihat bagaimana kelayakan alat tersebut dan juga harus dapat dipastikan aman dari segala bentuk apapun yang dapat merugikan negara Indonesia.
"Tentu harus dipastikan kehati-hatian, TNI (Angkatan Laut) yang lebih mengerti bagaimana kemudian memeriksa apakah alat ini aman dipakai," kata Meutya saat ditemui usai pelantikan hakim Mahkamah Partai Golkar di Gedung Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Jakarta, Jumat.
Pada prinsipnya, ia mengimbau masyarakat perlu berprasangka baik dan berterima kasih atas kerja sama yang sangat baik dengan Amerika Serikat selama ini di bidang pertahanan.
Baca juga: Komisi I DPR RI: Kemenhan tak keluar biaya dalam penyediaan drone
Sebab, kerja sama semacam itu merupakan hal yang lumrah dilaksanakan oleh negara.
Namun, kehati-hatian adalah sesuatu yang harus terus dipastikan terutama dalam pengendalian drone nanti yang akan dioperasikan untuk pemetaan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, harus ada protokol pengamanan resmi yang diterapkan dalam pengendalian drone tersebut.
Adapun Komisi I DPR RI telah memberikan persetujuan kepada pemerintah untuk menerima hibah dari Amerika Serikat dalam bentuk Scan Eagle UAV sebanyak 14 unit dan upgrade Helicopter Bell 412 Equipment sebanyak tiga unit.
Selain Indonesia, yang mendapat hibah drone itu antara lain Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dan Komisi I DPR RI pun memastikan bahwa Indonesia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara dalam proses hibah itu.
Drone hibah tersebut disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhytio Rizaldi bukan jenis drone bersenjata, namun drone aerial untuk kebutuhan pemetaan wilayah.
"Itu semua Angkatan Laut yang mengoperasikan, dan nanti ada protokol yang memastikan kerahasiaan atas data-data penggunaan drone itu tidak pergi ke tempat lain," ujar Bobby.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
