Stimulus Sektor Riil Lambat, PHK Meningkat

Jakarta, (ANTARA News) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan stimulus yang diberikan pemerintah untuk membantu sektor riil sangat lambat bergulir sehingga PHK tidak terhindar justru dikhawatirkan meningkat.

"Kita sudah ketinggalan 1,5 bulan dan belum juga keluar. Konkritnya bagaimana pemerintah mau mengeluarkan stimulus kalau di parlemen sendiri ini belum disetujui," kata Sofjan usai melakukan konfrensi pers terkait pelaksanaan acara Dialog Pengusaha dengan Parpol, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan akibat keterlambatan pemberian stimulus ini berdampak semakin banyaknya pegawai kontrak dan harian dirumahkan, tidak ada lagi lembur. Jika stimulus ini segera dikeluarkan tentu ekonomi dalam negeri dapat bergerak.

"Kalau ekonomi sudah bergerak, kita dapat order, tentu pegawai-pegawai kita tidak perlu dikeluarkan dan otomotis rakyat punya daya beli," ujar dia.

Dari stimulus berupa penangguhan PPh oleh pemerintah, ia mengatakan, hal tersebut sudah tidak dianggap oleh pengusaha. Ia berpendapat "tax saving" sebesar Rp43 triliun tersebut dalam situasi ekonomi seperti ini tidak mungkin tercapai, apalagi itu estimasi tahun 2008.

Stimulus yang diberikan pemerintah yakni berupa peningkatan daya beli masyarakat terdiri dari perpajakan sebesar Rp24,5 triliun dan belanja subsidi sebesar Rp1,4 triliun.
Stimulus perpajakan terdiri dari penurunan tarif PPh orang pribadi dari 35 persen menjadi 30 persen dan perluasan lapisan tarif sebesar Rp13,5 triliun, dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga mengurangi penerimaan pajak Rp11,0 triliun.

Sedangkan stimulus peningkatan daya saing dan daya tahan usaha dan ekspor terdiri dari perpajakan berupa penurunan tarif PPh badan dari 30 persen menjadi 28 persen dan insentif perusahaan masuk bursa sebesar Rp18,5 triliun. Selain itu, belanja subsidi Rp16,4 triliun dan pembiayaan sebesar Rp2,0 triliun.(*)