Jakarta (ANTARA News) - Thailand menyatakan setuju terhadap usulan Indonesia untuk menjalankan mekanisme `Bali Process` --forum pertemuan tingkat menteri membahas manusia perahu dan perdagangan manusia-- dalam menyelesaikan masalah gelombang manusia perahu Rohingya.
Sementara itu, Thailand juga berjanji akan segera mengungkapkan secara terbuka hasil investigasi tentang laporan-laporan penyiksaan oleh pihak berwenang Thailand terhadap pengungsi Rohingya.
Kesepakatan tersebut terungkap dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya dan Menlu Hassan Wirajuda di Gedung Pancasila-Deplu, Jakarta, Rabu.
"Kita akan melakukan kembali Bali Process. Jadi kita akan bekerja sama dalam konteks tersebut, yaitu antara negara-negara terkait dan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR," kata Menlu Kasit kepada pers usai pertemuan tersebut.
Di tempat yang sama, Menlu Hassan Wirajuda menambahkan bahwa Thailand dan Indonesia akan menyelesaikan masalah manusia perahu asal etnis Rohingya dengan melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan melalui Bali Process.
"Kita sedang mencocokkan jadwal waktunya. Tetapi melalui Bali Process ini kita harapkan kita dapat solusi yang baik bagi situasi kehadiran manusia perahu dari Rohingya," kata Hassan.
Sementara itu ketika diminta komentarnya soal laporan-laporan yang menyebutkan bahwa tentara Thailand melakukan penyiksaan terhadap warga Rohingya, Menlu Kasit mengatakan pihaknya masih mencari kebenaran laporan tersebut.
"Hal ini masih kita selidiki. Tapi sejauh ini, Angkatan Laut Thailand menjamin bahwa tidak ada perlakuan seperti itu (kekerasan, red) yang terjadi," ujarnya.
Ia menyatakan investigasi tentang kemungkinan terjadinya kekerasan tersebut sedang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemerintah Thailand dan komisi hak asasi manusia Thailand.
"Kami akan mengetahui hal yang sebenarnya sesegera mungkin," kata Kasit.
Indonesia dan Thailand adalah negara-negara yang terkena imbas gelombang manusia perahu Rohingya --etnis minoritas Muslim di Myanmar, yang meninggalkan Myanmar dan Bangladesh beberapa minggu belakangan ini.
Baik Indonesia dan Thailand tidak mengakui para manusia perahu tersebut sebagai pencari suaka politik karena menurut kesimpulan mereka, keberangkatan para manusia perahu Rohingya dari negara asal lebih bermotifkan aspek ekonomi.
Karena itu, Indonesia dan Thailand masing-masing akan memulangkan para manusia perahu Rohingya ke tempat asal mereka.
Indonesia saat ini telah menampung 391 manusia perahu Rohingya yang tiba di perairan Sumatera melalui dua gelombang yaitu pada 7 Januari 2009 (193 orang, ditampung sementara di Pulau Weh, Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam) dan 3 Februari 2009 (198 orang, ditampung sementara di Kec. Idi Rayeuk, Aceh Timur, NAD).
Thailand, sementara itu, dilaporkan oleh banyak media internasional telah melakukan penyiksaan terhadap para manusia perahu Rohingya yang berniat mengungsi ke Thailand.
Laporan penyiksaan itu juga diungkapkan oleh sejumlah pengungsi Rohingya yang akhirnya tiba di Indonesia.
Mereka mengatakan diperlakukan sewenang-wenang oleh tentara Thailand, termasuk dipukuli dan perahu mereka yang mulai menepi ke tanah Thailand didorong ke laut oleh pihak berwenang.
Melalui Hassan Wirajuda pada Jumat lalu, Indonesia meminta negara-negara terkait untuk "menghentikan atau mengurangi alasan yang menyebabkan terjadinya arus pengungsi ke negara lain".
"RI meminta negara asal menghentikan arus manusia perahu dan mengurangi alasan agar pengungsi pergi ke negara lain. Juga menghentikan pelanggaran HAM dan perlakuan buruk atas minoritas dan menghentikan penganiayaan fisik dan menghentikan mendorong mereka ke laut," kata Hassan pekan lalu.
Menlu Kasit Piromya menyiratkan bahwa tidak tertutup kemungkinan masalah manusia perahu akan dibahas pada konferensi tingkat tinggi ASEAN yang akan dilangsungkan di Hua Hin, Thailand pada akhir Februari mendatang.
"Mungkin di sela-sela (KTT, red). Tapi saya rasa, karena kita punya Bali Process, kita akan membahasnya secara formal di Bali Process. Mudah-mudahan pertemuan itu (Bali Process, red) akan segera dilangsungkan, mungkin akhir Maret atau pada bulan April," kata Kasit.
Selain membahas masalah manusia perahu Rohingya, menurut Menlu Kasit dirinya dan Menlu Hassan juga membahas berbagai isu bilateral serta kerja sama dalam pembentukan masyarakat ASEAN. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
