Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) mengungkapkan, permasalahan pendanaan proyek pembangkit 10.000 MW tahap pertama yang berasal dari perbankan China telah menghambat pekerjaan fisik megaproyek tersebut. "Akibat permasalahan pendanaan ini, maka bisa menghambat pekerjaan fisiknya," kata Dirut PLN Fahmi Mochtar usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, pihaknya segera melakukan negosiasi dengan perbankan China untuk menyelesaikan permasalahan pendanaan itu. Menurut Fahmi, total pendanaan proyek 10.000 MW yang berasal dari China mencapai tiga miliar dolar AS dari total kebutuhan delapan miliar dolar AS. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (9/2), Menteri Perdagangan Mari Pangestu ditunjuk sebagai koordinator penyelesaian pendanaan 10.000 MW yang berasal dari China. Perbankan China yang mendanai proyek 10.000 MW meminta kenaikan suku bunga baik terhadap pinjaman yang sudah dikucurkan dananya, maupun masih dalam tahap negosiasi. Fahmi optimis, pihaknya dapat menghasilkan hasil positif dari negosiasi yang akan dilakukan dengan perbankan China itu. Kalaupun tidak tercapai hasil yang positif, tambahnya, maka PLN akan memanfaatkan perbankan dalam negeri atau ditalangi PLN terlebih dahulu. "Tapi, saya kira itu opsi terakhir," katanya. Fahmi mengatakan, meski belum mengetahui apakah dalam klausul kontrak terdapat opsi kenaikan suku bunga, seharusnya perbankan China tidak menaikkan suku bunga. "Namanya bisnis harusnya komit," katanya. Ia juga mengatakan, sejauh ini, hanya perbankan China yang meminta kenaikan suku bunga.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
