Mendiknas Tak Gegabah Tutup PTS di Tapanuli

Bandung (ANTARA News) - Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo menyatakan tidak akan gegabah menutup dua perguruan tinggi swasta di Tapanuli Utara, Sumut, yang diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa anarkis di Gedung DPRD Sumut beberapa waktu lalu.

"Saya belum tahu, belum terima rekomendasinya. Yang jelas penutupan perguruan tinggi itu harus hati-hati," kata Mendiknas Bambang Sudibyo di sela-sela sosialisasi UU-BHP di Bandung, Selasa, menanggapi adanya permintaaan untuk menutup Universitas Sisingamangaraja XII dan Universitas Tapanuli di Tapanuli Utara.

Menurut dia, keterlibatan kedua kampus itu masih harus diselidiki secara komprehansif.

Mandiknas mengatakan masih akan mempelajari dan mengkaji kasus yang terjadi di Sumatera Utara itu, termasuk dugaan keterlibatan kampus dalam memprovokasi mahasiswanya untuk melakukan demonstrasi di ruang publik.

"Kalau sudah ada ajuan permasalahanya, yah kita tentukan sikap. Karena untuk menutup institusi itu juga harus hati-hati," kata Mendiknas.

Sementara itu Dirjen Pendidikan Tinggi, Fasli Djalal menyatakan, Depdiknas masih menunggu hasil investigasi dari Kopertis wilayah Medan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan kedua kampus itu dalam aksi massa yang menewaskan Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat.

Menurut Fasli Djalal, Kompertis Medan saat ini telah masuk melakukan penyelidikan, namun sejauh ini belum ada kesimpulan.

"Depdiknas tidak menurunkan tim ke sana, semuanya ditangani Kopertis dulu. Mereka lebih tahu kondisi di sana," kata Fasli Djalal.

Terkait dugaan adanya keterlibatan pimpinan dan pengajar PTS itu dalam memprovokasi mahasiswa untuk berunjuk rasa mendesak Penetapan Pemekaran Provinsi Tapanuli, menurut Fasli, masih dilakukan pengecekan oleh Kopertis.

Selain penyelidikan oleh Kopertis, pihaknya juga tengah menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

"Penutupan bisa sementara, berjangka atau permanen. Namun ini kan belum jelas terlibat atau tidak. Kita tunggu saja hasil investigasi," kata Dirjen Pendidikan Tinggi Diknas itu menambahkan.
(*)