Dua Pemerintah di Negara Bagian Perak Malaysia

Kuala Lumpur, (ANTARA News) - Negara bagian Perak, Malaysia, pada hari pertama kerja (hari Sabtu-Senin Malaysia Libur) memiliki dua menteri besar (gubernur) yaitu Zambry Abdul Kadir mewakili Barisan Nasional dan Mohammad Nizar Jamaluddin mewakili Pakatan Rakyat atau oposisi.

Mohd Nizar bersama barisan exco (kepala dinas), Selasa, tetap pergi ke kantor menteri besar Perak dari rumah dinasnya untuk melakukan rapat. Langkah itu menunjukan konsistensinya menolak pemerintahan baru di Perak yang sudah dilantik oleh Sultan Perak Azlan Shah, Jum`at sore (6/2).

Rumah dinas menteri besar Perak masih dikuasai oleh Mohd Nizar dan Pakatan Rakyat (PR) sedangkan kantor menteri besar telah dikuasai oleh polisi dan menteri besar Zambry atau Barisan Nasional. Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim sudah perintahkan Mohd Nizar untuk tetap bertahan dan tinggal di rumah dinasnya.

Dengan menggunakan mobil dinas menteri besar, Nizar pergi ke kantor menteri besar, Selasa, sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Namun, di depan pintu sudah berdiri puluhan polisi. Nizar kemudian turun dari mobil mencoba untuk masuk tapi tetap dihalang polisi untuk masuk.

"Maaf datuk, kami hanya menjalankan tugas," kata polisi.

"Baiklah karena hari ini tidak banyak tamu maka kami akan mengadakan rapat dengan seluruh exco di rumah dinas," kata Mohd Nizar, yang juga meminta kepada para pendukungnya untuk bubar dengan tertib.

Pada saat bersamaan, barisan exco (kepala dinas) pemerintahan BN dilantik di istana Kandariah, Kuala Langsar disaksikan Sultan Perak.

Konflik, perebutan dan peralihan negara bagian di Perak ini merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah Malaysia.

Peralihan yang terjadi dari pemerintahan PR ke BN tanpa didahului oleh hasil Pemilu dan mosi tidak percaya. Pemilu 8 Maret 2008, PR berhasil merebut negara bagian Perak dari BN, selain negara bagian lainnya seperti Selangor, Pulau Pinang, Kedah juga direbut PR.

PR merebut negara bagian Perak karena memenangi kursi di DUN (dewan undangan negeri) atau DPRD, dengan komposisi 31 kursi DUN dikuasai PR dan 28 dikuasai BN.

Peralihan terjadi karena tiga anggota DPRD PR loncat menjadi wakil rakyat independen tapi pro ke BN. BN kemudian lakukan jumpa pers bersama tiga anggota DPRD PR dan menyatakan telah menjadi wakil rakyat independen tapi pro BN. BN kemudian mengklaim telah menjadi mayoriti di DUN Perak tanpa proses persidangan DPRD Perak, kecuali jumpa pers.

PR meminta adanya proses di DPRD. BN melakukan mosi tidak percaya kemudian voting untuk melihat siapa yang paling banyak dapat suara. Jika BN mendapatkan majoriti dalam voting maka jatuhnya pemerintahan PR di Perak, jika tidak maka PR tetap memerintah. Tapi BN enggan melakukan hal itu.

Sultan Perak Azlan Shah tetap melantik Zambry Abdul Kadir sebagai menteri besar baru, Jum`at sore (6/2) dan meminta Mohd Nizar melektakkan jabatan.

Pakatan Rakyat menilai langkah Sultan Azlan salah dan melanggar sistem politik Malaysia. Sejak itu, PR tidak mengakui pemerintahan baru di Perak.

Rakyat Malaysia melakukan demo menentang pelantikan. Mereka tidur di jalan untuk menghalangi pelantikan termasuk menghalang mobil Sultan Perak dan pejabat pemerintah Malaysia lainnya, termasuk mobil wakil PM Malaysia Najib Tun Razak.

Di luar dugaan, para demonstran menimpuk batu ke mobil-mobil pejabat, termasuk mobil Raja Nazrin Muda, anak Sultan Perak.(*)