Karawang (ANTARA News) - Pemerintah memutuskan akan mengimpor pupuk urea 500 ribu ton sebagai cadangan 2009 untuk menjamin ketersediaan pupuk di lapangan, mengingat keterbatasan kapasitas produksi industri pupuk dalam negeri akibat sulitnya pasokan gas .
Keputusan itu dihasilkan dalam rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor PT Pupuk Kujang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa.
Dalam rapat itu hadir beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan para direktur utama pabrik pupuk milik pemerintah yaitu, PT Pusri, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda.
Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers setelah rapat menuturkan impor pupuk sebanyak 500 ribu ton itu akan ditugaskan kepada PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang masing-masing 250 ribu ton.
"Diadakan tahun ini juga. Para Dirut sudah memiliki `planning`, kapan dipaskan waktunya. Harus pas betul kapan harus impor karena ini sebagai cadangan," jelasnya.
Presiden mengatakan keputusan impor pupuk itu merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan pupuk urea di lapangan.
Keputusan itu, lanjut Presiden, diambil pemerintah karena menyadari kapasitas industri pupuk di dalam negeri yang memiliki keterbatasan akibat sulitnya pasokan gas sebagai bahan utama pupuk urea. di samping karena usia tua pabrik yang mengakibatkan efisiensinya berkurang.
"Maka kita pastikan di samping produksi dalam negeri, untuk cadangan kita adakan pupuk dengan cara pembelian dari luar negeri, utamanya urea," tutur Presiden.
Presiden mengatakan pemerintah memperkirakan kebutuhan pupuk pada 2009 dan 2010 sebanyak tujuh juta ton dengan nilai yang semakin meningkat setiap tahun.
Pemerintah, lanjut Presiden, telah menyiapkan anggaran hingga Rp17 triliun untuk subsidi pupuk bagi para petani pada 2009.
Selain menjamin ketersediaan stok pupuk dalam negeri dengan mengimpor, Presiden mengatakan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah pengawasan agar penggunaan pupuk di lapangan optimal dan efisien.
Untuk itu, pemerintah berjanji memperbaiki masalah distribusi pupuk agar pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran.
"Saya sudah instruksikan menteri-menteri terkait, Dirut pabrik pupuk, untuk terus berkkordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan Departemen Perdagangan saat ini tengah menjajaki kemungkinan impor pupuk urea dari negara-negara yang diperkirakan dapat memberikan harga yang tepat.
Negara yang sudah dijajaki, menurut Mari, antara lain China, Ukrania, dan beberapa negara di Timur Tengah.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2009
