Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) mengungkapkan, kebutuhan pendanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap kedua dengan kapasitas daya 9.963 MW mencapai 17,25 miliar dolar AS.

Dirut PLN Fahmi Mochtar usai kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor PLN, Jakarta, Senin mengatakan, sebanyak 3.649 MW di antaranya akan dibangun PLN dengan kebutuhan dana senilai 3,824 miliar dolar AS.

"Sedang, sebagian besar sisanya yakni 6.314 MW senilai 13,426 miliar dolar AS merupakan proyek IPP (independent power producer) akan dibangun swasta," katanya.

Menurut dia, sebagian besar sumber pendanaan proyek pembangkit yang dibangun PLN berasal dari pinjaman pemerintah dari lembaga keuangan internasional.

Proyek-proyek pinjaman pemerintah tersebut antara lain pembangunan gas turbin dengan sistem "combine cycle" PLTGU Muara Tawar dengan daya 1.200 MW yang dibiayai Japan Bank for International Cooperation (JBIC), peningkatan daya PLTA Cisokan 1.000 MW yang dibiayai Bank Dunia, dan sejumlah proyek pembangkit panas bumi oleh Bank Pembangunan Asia.

Sumber pendanaan IPP di antaranya juga berasal dari lembaga keuangan internasional seperti JBIC yang membiayai tiga proyek yakni PLTU Cirebon 1x660 MW, PLTU Tanjung Jati B Perluasan 2x660 MW, dan PLTU Paiton Perluasan 1x800 MW, serta IFC untuk proyek PLTU Pemalang 2x1.000 MW.

"Berbagai proyek IPP selain Cirebon, Tanjung Jati B, dan Paiton sedang persiapan aspek teknis dan legal untuk ditenderkan," ujar Fahmi.

Proyek 10.000 MW tahap kedua terdiri dari PLTU 2.616 MW (26 persen), PLTGU 1.440 MW (14 persen), PLTP 4.733 MW (48 persen), dan PLTA 1.174 MW (12 persen).

Sedang, proyek di Jawa mencakup 4.337 MW dan luar Jawa 5.626 MW.

Proyek 10.000 MW tahap kedua direncanakan mulai beroperasi 2011-2014 yang akan menjadi kelanjutan tahap pertama yang direncanakan mulai beroperasi 2009-2011.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009