PWI Teliti Keterlibatan Wartawan dalam Demo Medan

Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan meneliti dugaan keterlibatan tiga wartawan dalam unjuk rasa untuk pemekaran propinsi Tapanuli yang berakhir rusuh dengan meninggalnya Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara pada 3 Februari 2009 silam.

"Kita akan meneliti dan mendalami kasus itu. Bila tiga wartawan itu terbukti terlibat (dalam unjuk rasa tersebut), akan diberhentikan dari keanggotaan PWI," kata Ketua Umum PWI Margiono dalam sambutan acara puncak "Malam Pers Perjuangan" Hari Pers Nasional (HPN) 2009 di Gedung Tenis Indoor Senayan Jakarta, Senin malam.

Margiono mengatakan PWI telah mengadakan rapat dengan tokoh pers dan Dewan Kehormatan PWI untuk memahami dugaan keterlibatan tiga wartawan yang merupakan anggota PWI.

"Hasil rapat menyebutkan kegiatan (tiga wartawan tersebut) ikut demo yang anarkis, pasti bukan kegiatan jurnalistik dan wartawan," katanya di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menkominfo Muhammad Nuh yang hadir dalam acara tersebut.

Hasil rapat juga menyebutkan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik dan nilai-nilai jurnalistik atas karya jurnalistik yang terkait dengan peristiwa itu.

Margiono mengatakan pers yang tidak patuh terhadap nilai-nilai jurnalistik dan kode etik jurnalistik justru akan membreidel diri sendiri.

Pada kesempatan tersebut, Panitia Pusat HPN 2009 memberikan empat penghargaan yaitu penghargaan Adinegoro karya jurnalistik terbaik tahun2008, penghargaan spirit jurnalistik,dan penghargaan anugerah medali emas kemerdekaan pers untuk individu serta untuk institusi.

Untuk penghargaan anugerah medali emas kemerdekaan pers untuk individu, Panitia Pusat HPN 2009 memberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang langsung diberikan kepadanya.

Sedangkan penghargaan anugerah medali emas kemerdekaan pers untuk institusi diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ketua Umum PWI mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat penghargaan anugerah medali emas kemerdekaan pers karena telah menggunakan mekanisme hak jawab sesuai kaidah jurnalistik berkaitan dengan kasus jurnalistik yang menimpanya.

Sedangkan TNI, lanjutnya, menjadi institusi yang paling sering menggunakan hak jawab berkaitan dengan kasus jurnalistik yang menimpanya, dan penghargaan tersebut diterima langsung oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Untuk penghargaan Adinegoro karya jurnalistik terbaik tahun 2008, terpilih wartawan Batam Pos, Muhammad Nur dan pemilik koran Jawa Pos Dahlan Iskan mendapatkan penghargaan spirit jurnalistik.

Acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2009 dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu termasuk Menkominfo Muhammad Nuh, Ketua DPR Agung Laksono, pimpinan lembaga tinggi negara, para duta besar negara sahabat dan pimpinan media massa.(*)