DIY tunggu instruksi pusat terkait kebijakan umrah Arab Saudi

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menunggu instruksi dari Kementerian Pusat menyusul kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menangguhkan sementara pelayanan umrah bagi warga dari luar wilayahnya dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 (virus corona).

"Kami menunggu surat resmi, menunggu sikap dari Menteri Agama," kata Kepala Kanwil Kemenag DIY Edhi Gunawan ketika dihubungi di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Edhi, sembari menunggu surat resmi dari Kemenag RI, palayanan terkait pemberangkatan perjalanan umrah di DIY tetap berjalan seperti biasa.

"Jadi kebijakan kita ketika ini belum ada instruksi dari pusat, kita tetap melaksanakan layanan seperti biasa," kata dia.

Hingga saat ini, ia juga belum mendapatkan laporan dari biro travel umrah terkait dampak dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi itu.

Sementara itu, Ketu Association of The Indonesians Tours and Travel Agencies (Asita) DIY Udhi Sudiyanto memaklumi kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi terkait pelayanan umrah itu karena bertujuan melindungi warganya dan juga jamaah secara umum dari Covid-19.

"Tentu hal ini harus dipahami oleh jamaah karena semua ini adalah musibah," kata dia.

Meski belum ada pembatalan pemesanan perjalanan umrah, ia tidak menampik bahwa kebijakan itu cepat atau lambat akan berdampak terhadap biro jasa layanan perjalanan umrah anggota Asita DIY.

"Yang kami peduli adalah uang jamaah yang sudah confirmed membayar semua. Karena tentu dari calon kami sudah urus untuk biaya pembuatan visa, tiket pesawat dan lainnya," kata dia.

Terhadap calon jamaah umrah yang sudah melunasi seluruh biaya, menurut dia, dengan berkoordinasi dengan pihak maskapai, biro jasa umrah di DIY akan menjadwalkan ulang keberangkatan mereka ke tanah suci.

"Demikian juga untuk land arrangement yang sudah status lunas dan tinggal menunggu berangkat dalam beberapa hari ke depan. Ini semua karena keadaan memaksa," kata dia.