Tokyo, (ANTARA News) Departemen Pertahanan Jepang menurut rencana menggelar pertemuan informal untuk membicarakan masalah keamanan kawasan yang terkait dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia sebagai negara yang dinilai berpengaruh di kawasan tersebut.
Rencana pertemuan itu diakui oleh Atase Pertahanan KBRI Tokyo Kolonel Art. Neno Hamriono kepada ANTARA di Tokyo, Senin, ketika meminta konfrimasi soal "security talks` tersebut.
"Ini merupakan pertemuan informal dan baru pertama kali diadakan sejak Jepang resmi memiliki departemen pertahanannya sendiri," kata Neno Hamriono.
Menurut Atase pertahanan, pembicaraan keamanan mutlak diperlukan guna membangun saling pengertian dan kerjasama yang kuat di tengah tantangan globalisasi seperti sekarang. Apalagi ketika tingkat ketergantungan dan saling mempengaruhi antar negara juga semakin tinggi.
Jepang sendiri sangat serius dengan persoalan keamanan di Selat Malaka, mengingat jalur pasokan energinya (sebesar 60 persen) bergantung pada selat tersebut.
Pertemuan Jepang dengan para pejabat tinggi keamanan (setingkat wakil menteri pertahanan) dari sepuluh negara ASEAN itu akan berlangsung di Tokyo 16-18 Maret. Berbagai masalah kerjasama akan dibahas mulai dari upaya mengatasi perompakan di laut, terorisme serta kerjasama dalam penanggulangan bencana alam.
Dari Indonesia sendiri dijadwalkan akan dihadiri oleh Sekjen Departemen Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.
Jepang baru resmi memiliki departemen pertahanan sejak 9 Januari 2007, setelah 53 tahun berdiri hanya setingkat sebuah lembaga (Japan Defense Agency) yang dipimpin seorang Direktur Jenderal.
Sejak menjadi departemen yang permanen, Jepang ingin membangun sebuah hubungan yang lebih intens setingkat menteri pertahanan dengan negara-negara ASEAN guna membahas isu-isu keamanan yang krusial di kawasan tersebut. Security talks itu rencananya digelar secar rutin setiap tahun.
Selain pembicaraan infromal soal keamanan, pertemuan Maret mendatang juga akan diikuti dengan seminar yang membahas masalah-masalah perompakan di laut, terorisme serta kerjasama penanggulangan bencana alam.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
