"Selama ini ada kesan bahwa tanggung jawab untuk menanggulangi karhutla hanya ada pada TNI/Polri. Padahal seharusnya penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab semua pihak dan saya minta perusahaan tidak tutup mata dalam penanggulangan Karhutla ini," katanya di Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis.
Dia mengatakan bahwa selain memikirkan keuntungan perusahaan mestinya juga memikirkan kondisi lingkungan di sekitar wilayah kerjanya.
"Untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau penanggulangan, saya pikir hanya nol koma nol sekian persen dari investasi usahanya," kata Sujiwo.
Ketika diundang untuk menghadiri rapat penanggulangan karhutla, ia melanjutkan, perusahaan seharusnya tidak sekadar mengirimkan wakil tetapi juga menindaklanjuti hasil keputusan rapat yang dihadiri.
"Bukan hanya menghadiri rakor terus selesai tidak ada tindak lanjutnya. Nah, kita tidak inginkan itu," katanya.
Pemerintah Kabupaten, ia menjelaskan, berupaya mengalokasikan dana cukup untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla mengingat Kubu Raya memiliki lahan gambut yang cukup luas.
"Kita sepakat, karhutla adalah tantangan dan pekerjaan rumah kita semua. Pemerintah, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan, masyarakat, dan semua elemen. Jika dapat kita satukan, saya yakin dan percaya persoalan karhutla dapat kita tanggulangi," katanya.
Baca juga:
Polres Kubu Raya panggil 37 perusahaan perkebunan antisipasi karhutla
KPH Unit 33 Kubu Raya jadi model pencegahan karhutla terintegrasi
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2020
