Medan (ANTARA News) - Kalangan DPRD Sumatera Utara menyatakan dukungannya atas keputusan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mencopot Kapolda Sumut, Irjen Pol Nanan Soekarna dan Kapoltabes Medan, Kombes Pol Aton Suhartono sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme di jajaran Polri.

"Kita dukung pergantian Kapolda dan Kapoltabes. Itu bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme di tubuh Polri," ujar Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD sumut, Sigit Pramono Asri di Medan, Jumat.

Menurut dia, pergantian Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan juga merupakan bagian dari upaya penuntasan kasus tewasnya Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat dalam aksi unjuk rasa anarkis para pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) di gedung dewan, SElasa (3/2) lalu.

"Kita tidak hendak melihat apakah di sini Kapolda dan Kapoltabes telah menjadi korban dari kinerja bawahannya yang tidak menjalankan prosedur pengamanan. Ini menyangkut rantai komando dan pergantian ini sah-sah saja dan kita dukung penuh," ujarnya.

Sigit yang juga Ketua MPW PKS Sumut berharap perwira akan bakal ditunjuk menggantikan posisi Kapolda Sumut dan dan Kapoltabes adalah personil yang benar-benar mengenal dan memahami Sumut khususnya Kota Medan sebagai daerah yang dinamis.

"Sumut tidak butuh polisi yang bertangan besi. Sumut butuh polisi yang humanis namun tetap tegas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Untuk hal ini Kapolri pasti lebih paham perwira mana yang paling tepat untuk daerah ini, karena beliau pernah jadi Kapolda Sumut," katanya.

Ia juga berharap Kapolri menetapkan Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan yang baru secara selektif, apalagi tahun ini merupakan tahun pemilu dan tahun pilpres.

Sependapat dengan Sigit, Ketua Fraksi Bintang Reformasi (FBR) DPRD Sumut, H Raden Muhammad Syafii juga mendukung keputusan Kapolri mencopot petinggi kepolisian di Sumut dan di Medan itu.

"Keputusan itu tentu sudah melalui pertimbangan yang matang dan kita tidak ingin mencampurinya. Kita hanya ingin mengingatkan agar pergantian Kapolda dan Kapoltabes juga diikuti pergantian para perwira di lapisan kedua di kedua institusi itu, karena mereka yang lebih bertanggung jawab dengan kondisi pengamanan di lapangan," katanya.

Menurut Raden, yang paling berperan sampai terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD sumut, Abdul Aziz Angkat adalah para polisi yang bertugas di lapangan. "Kapolda dan Kapoltabes tentu hanya menerima laporan dari mereka," ujarnya.

Karenanya, Raden yang juga Wakil Ketua Umum DPP PBR itu juga berharap pergantian pimpinan institusi kepolisian di daerahnya juga diikuti dengan pergantian para perwira di bawahnya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009