"Kepada mereka yang disangka melakukan kejahatan, perusakan, unjuk rasa yang destruktif, kekerasan, proses hukum terus berjalan. Saya berharap penegak hukum menegakkan hukum secara tepat," kata Presiden usai rapat terbatas dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Menko Polhukam Widoso AS di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.
Presiden juga menilai kejadian unjuk rasa anarkis pada Selasa (3/2) itu terjadi karena kelalaian aparat kepolisian lokal sehingga mengakibatkan korban jiwa. "Saya menilai ada kelalaian pada tingkat kepolisian lokal dan dalam hal ini karena itu bukan kejahatan dan merupakan kelalaian dalam tugas, tentu ada sanksinya yang saya serahkan kepada Kapolri," katanya.
Presiden juga meminta kepada masyarakat di Medan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan baru yang bisa memperburuk keadaan. "Jangan sampai pula ada unjuk rasa yang mengarah pada kekerasan atau radikalitas. Saya sudah bicara dengan Gubernur Sumut untuk menyampaikan hal itu. Percayakan kepada penegak hukum pada negara dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya," katanya.
Menurutnya, unjuk rasa dengan isu apapun tidak bisa diikuti dengan tindakan destruktif atau kekerasan dan menghancurkan kondisi damai yang sudah tercipta pada tahun-tahun terakhir ini.
"Ini bukan pikiran represif, ini menjaga demokrasi tetap mekar tapi hukum tegak. Masyarakat merasa tentram, pedagang bisa menjalan usaha dengan baik, pengemud taksi dan lain-lain. Bayangkan kalau kotanya rusuh, maka semua akan terganggu," katanya.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
Demokratis dan tegas.
Rakyat sudah bisa merasakan keamanan bertambah baik. Terima kasih juga kepada Kapolri.
Mohon teruskankan pemberantasan premanisme sampai tuntas. Hukum adalah panglima tertinggi.
Jangan tunduk pada demo-demo yang memaksakan pendapat.