Mamuju (ANTARA News) - Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P Yakobus Mayongpadang menilai fatwa haram Golput Pemilu 2009 yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
"Memilih bukan kewajiban yang harus dipaksakan, sehingga fatwa haram golput itu telah melanggar HAM," ujarnya menanggapi fatwa Golput yang dikeluarkan MUI, di Mamuju, Kamis
Yakobus yang kini menjadi Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Barat ini mengatakan, memilih itu adalah hak asasi manusia dan bukan kewajiban yang harus dipaksakan kepada seluruh warga negara, sehingga lahirnya fatwa haram Golput tersebut dinilainya sangat keliru.
Ia mengatakan, fenomena maraknya pemilih Golput yang tidak memilih pada setiap Pemilu karena masyarakat di negara ini sudah "capek" memilih wakilnya yang tidak pernah konsisten dalam memprerjuangkan kepentingan rakyat.
"Pemerintah yang sudah ada serta politisi yang akan mengisi pemerintahan, semestinya tahu diri, kenapa masyarakat tidak mau lagi memilih mereka, jangan seperti dijaman Orde Baru `anjing menggonggong kafilah tetap berlalu`, artinya meskipun sudah keliru, tetapi tetap saja mereka maju untuk mau dipilih," ujar anggota legislator yang pernah melakukan mogok makan karena memprotes naiknya harga BBM itu.
Terkesan demokratis tapi lahirkan pemerintahan korup
Menurut dia, fatwa haram Golput itu hanya untuk membuat sesuatu upaya meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga terkesan seolah-olah telah berhasil membangun demokrasi," ujarnya.
"Tapi apalah artinya berdemokrasi seperti itu, jika pemilih memilih dalam keadaan
terpaksa karena masyarakat dihantui ketakutan, maka yang akan dilahirkan adalah pemerintahan yang korup karena pemilih memilih bukan dengan kesadaran," ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar semua pihak untuk menyadari diri, khususnya bagi politisi yang akan menjadi wakil rakyat di parlemen agar lebih konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
"Masyrakat perlu diberikan pendidikan politik lebih cerdas, dan cara-cara berpolitik di jaman Orde Baru harus diubah, jangan hanya mengejar kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi betul-betul mau memperjuangkan rakyatnya," ujarnya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
Bukankah anda juga pernah Hidup di Jaman
Orde Baru ?
Kurru Sumanga Sammane
MUI mengeluarkan fatwa seperti itu (mungkin) bukan urusan politis melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuka mata dalam politik.
Jangan seperti kerbau di\\\"cocok\\\" (ditusuk) hidungnya, ga milih, asal kemana ga tau ga jelas n ga peduli.
Ini urusan penting umat muslim. Kalo sampe terpilih yang salah, ya yang golput (bisa jadi) dosa (beneran).
Satu dari berbagai kemungkinan yang muncul di kepala.
Selamat pak, berjuanglah terus untuk rakyat. Biarkan kafilah berlalu sekalipun anjing2 menggonggong..