Pemerintah klaim banyak negara berminat investasi di ibu kota baru

Jakarta (ANTARA) -
Pemerintah mengklaim sudah banyak negara yang berminat untuk berinvestasi di ibu kota baru Indonesia.

"Ya banyaklah yang tertarik termasuk Korea Selatan, Spanyol, Jepang, Amerika, Jerman tapi belum sepakat karena kan burungnya belum diumumkan, (negara) mana yang mau ambil kakinya, kepalanya, belum ada kan. Saya kasih perumpamaan begitu lah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa di kantor presiden Jakarta, Rabu.

Suharso menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik "Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara".

"Ada yang mau investasi langsung, ada yang KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan usaha), tapi kita belum bisa bilang pasti karena kita juga belum menawarkan apa-apa," ungkap Suharso.

Untuk menyepakati investasi tersebut, Suharso mengaku masih memerlukan rincian klaster-klaster di ibu kota baru.

"Kalau rencana induk sudah selesai, master plan jadi, oh ini 'gedung, ini rumah, kemudian klasternya, pertengahan semester 2020 ini lah. Nanti kalau master plan selesai kan sudah ada zonasi jadi sudah ada apa yang bisa ditawarkan," tambah Suharso.

Selain ke negara sahabat, kesempatan berinvestasi juga ditawarkan ke pengusaha-pengusaha nasional dan luar negeri.

'Pokoknya tahun ini kita 'ground breaking' karena banyak yang menyatakan minat, tapi mereka kan belum bisa merasionalkan minatnya karena kita sendiri belum bisa merasionalkan apa yang kita tawarkan. Sama dengan begini, saya mau tidak sepatu ini, oh sepatu, nah ini kan belum (menawarkan sepatu)," ungkap Suharso.

"Kami kompetisikan apa saja yang mereka inginkan. Jadi kesempatan ini terbuka kepada siapa saja, malah kalau bisa kita katakan agar bangsa-bangsa di dunia ada 'footprintnya' di ibu kota negara ini, misalnya di negara A investasi di bidang transprotasi publik bersaing dengan negara lain, ada yang menyediakan air bersih, listrik yang hemat dan ramah lingkungan, kita buka seluas-luasnya," jelas Suharso.

Rencananya RUU Ibu Kota Negara juga akan diajukan ke DPR pada Maret, seusai masa reses DPR sedangkan rencana induk akan didetailkan pada semester 1 2020 sehingga pada akhir 2020 sudah ada "ground breaking".

Rencananya pada 2024 ibu kota negara Indonesia sudah pindah ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pada 23 Desember 2019 lalu, sudah ditetapkan desain dengan judul "Nagara Rimba Nusa" sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara. Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.

Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektar dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.

Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.

Pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah.

Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.