Ini usaha yang luar biasa dan patut dihargaiPangkalpinang (ANTARA) - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekan kekerdilan di daerah dengan sebutan "Negeri Serumpun Sebalai" itu.
"Saya sangat senang mendengarkan laporan Gubernur Kepulauan Babel yang capaian 'stunting' (kekerdilan) itu sudah lebih rendah dari nasional," kata dia saat membuka dialog tentang penanganan kekerdilan di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan capaian penurunan kasus kekerdilan nasional 27,6 persen, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai 23 persen.
"Ini usaha yang luar biasa dan patut dihargai. Meskipun begitu, usaha penurunan 'stunting' ini harus dilakukan sedemikian rupa secara optimal karena target yang ingin dicapai adalah 14 persen," ujarnya.
Ia mengatakan penurunan kekerdilan yang dicapai Pemprov Kepulauan Babel 23 persen, sedangkan target nasional 14 persen, sebagai capaian yang lumayan banyak.
Oleh karena itu, katanya, ke depan upaya tersebut harus terus digenjot.
"Kita ingin membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, terampil, produktif, berdaya saing, dan berakhlak mulia," katanya.
Baca juga: Wapres larang pernikahan dini untuk cegah stunting
Menurut dia, SDM masyarakat yang sehat itu, termasuk bebas dari kekerdilan.
"Kalau terkena 'stunting' itu tidak sehat atau kerdil. Oleh karena itu, jangan sampai masyarakat Indonesia yang kerdil supaya mereka bisa berpikir cerdas, berdaya saing," katanya.
Oleh karena itu, katanya, salah satu fokus pemerintah di samping pendidikan dan produktivitas, adalah penanganan kekerdilan.
"'Stunting' ini dimulai 1.000 hari sejak kehamilan sampai menyusui anaknya, bahkan untuk lebih siap dimulai dari pranikah," katanya.
Dialog penanganan kekerdilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dihadiri Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga, Gubernur Kepulauan Babel beserta istri dan kader PKK, bidan desa, serta tamu undangan lainnya.
Baca juga: Peneliti: Omnibus Law dapat berkontribusi turunkan "stunting"
Baca juga: Wapres tegur Gubernur NTB soal tingginya angka kemiskinan dan stunting
Pewarta: Aprionis
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020
