Tjahjo Kumolo : Pentingnya arsip untuk pelayanan publik

Solo (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyebutkan pentingnya sebuah arsip di lembaga pemerintahan karena merupakan bagian dari pada reformasi birokrasi terutama yang menyangkut pelayanan publik.

"Kami ingatkan pentingnya menata arsip, karena merupakan catatan penting dan harus dilakukan penataannya sejak saat ini," kata Tjahjo Kumolo disela membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan 2020 dengan tema "Arsip untuk Indonesia Maju", di The Sunan Hotel Solo, Rabu.

Menurut Tjahjo Kumolo sebagai negara yang proses lahir hingga reformasi kemudian masa revolusi semua daerah harus mencatat. Misalnya, di Solo, masalah Taman Sriwedari dan Benteng Vastenburg yang sempat ribut. Hal ini, harus diselesaikan arsip, kemudian data kepegawaian, data penduduk, aset daerah, bandara Solo semua daerah mempunyai datanya harus jelas.

Provinsi Jateng kearsipan masuk terbaik, kata dia, karena mereka cepat dalam melakukan pelayanan terhadap publik. Hal ini, pentingnya arsip. Misalnya, keris kerajaan Solo banyak yang ada di Belanda, hal ini, seharusnya ikut melestarikan budaya.

Menurut dia, tersebut sebagian dari reformasi birokrasi menjadi sekala prioritas dan visi misi bapak Presiden Joko Widodo, karena konteksnya menyangkut peningkatan kualitas. Percepatan melayani sangat penting, dan kecepatan masyarakat mengurus dalam pelayanan seperti yang diinginkan pemerintah lima tahun ke depan.

Tjahjo mengatakan visi misi Presiden tidak semata-mata mereformasi birokrasi dalam rangka untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mempercepat perizinan, tetapi juga dalam kontes rekrutmen kepegawaian.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia saat ini, kata Tjahjo, ada 4,2 juta orang, tetapi 1,6 juta orang adalah pegawai administrasi. ASN masih kurang sekitar 1,2 juta tenaga guru, 600 tenaga kesehatan, belum lagi tenaga penyuluh pertanian, peternakan, pengairan dan sebagainya.

Presiden mereformasi birokrasi ingin mewujudkan ASN atau PNS yang profesional melayani dan mempercepat proses layanan masyarakat. Bicara reformasi birokrasi ukurannya tidak hanya pemangkasan atau penyederhanaan dari eselon ke fungsional, tetapi meliputi rekrutmen kepegawaian, memetakan jabatan-jabatan struktural dan fungsional yang ada, sistem penggajian, sistem ansuransi hingga sistem pensiun.

"Hal ini, bagian dari tata kelola pemerintahaan yang ada. Kami sudah menyiapkan surat ke lembaga kementerian dan lembaga tingkat pusat. Sebanyak 1,8 juta pegawai kementerian lembaga di luar TNI/Polri dan kejaksaan itu harus pindah ke ibukota baru pada akhir 2023/2024," katanya.

Dia mengatakan kearsipan di era teknologi informasi saat ini, masyarakat semakin mendapatkan layanan pemerintah, semakin cepat, dan tidak terbatas pada jarak ruang dan waktu.

Menurut Plt Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) M. Taufik pada acara rakor Nasional Pengawasan Kearsipan dengan mengambil tema "Arsip untuk Indonesia Maju", di Solo berlangsung mulai tanggal 25--28 Februari mendatang.

"Rakor yang dihadiri sebanyak 850 peserta dari seluruh Indonesia ini, juga sekaligus acara penyerahan sertifikat akreditasi kearsipan 2020 kepada kementerian, lembaga, dan kabupaten kota di Indonesia," kata Taufik.

Mneurut dia, kearsipan mulai bergerak pejuang untuk kearsipan bangsa ini. Arsip harus di depan lembaga pekerja pengumpul informasi yang otentik dan akurat. Bangsa yang besar menghargai arsip. Bangsa ini, sangat besar sehingga setiap aktivitas penting harus terekam jejak baik dari pemerintah maupun non pemerintah harus ada.